Kejati dan Polda Sulsel Didesak Usut Pungutan Manasik Haji di Kabupaten Pangkep, Desak Periksa Pendamping KBIHU

0
135

MAKASSAR — Aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ahmad Zulkarnaen mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel maupun Polda Sulsel untuk segera memanggil dan memeriksa pendamping manasik haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang disingkat KBIHU di Kabupaten Pangkep menyusul adanya pungutan jutaan rupiah bagi para calon jemaah haji di daerah itu.

Pungutan jutaan rupiah tersebut disoroti oleh sejumlah calon jemaah haji karena dinilai memberatkan. Ada biaya tambahan yang mesti dikeluarkan oleh mereka diluar uang yang telah disetorkan untuk menunaikan ibadah haji secara resmi seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pendamping KBIHU Pangkep.

“Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, dasar pungutan jutaan rupiah itu dari mana hitung-hitungannya sehingga KBIHU di Kabupaten Pangkep mengeluarkan angka tersebut. Selajutnya, angka jutaan rupiah yang ditetapkan oleh KBIHU Kabupaten Pangkep ini apakah sama dengan yang ditetapkan oleh daerah lainnya di Indonesia, kami menilai pungutan ini sangat rawan dan boleh jadi akan terindikasi pada dugaan gratifikasi dan lainnya, kami minta pungutan ini diusut oleh aparat penegak hukum,” ungkap Ahmad Zulkarnaen.

Dikatakan oleh Ahmad Zulkarnaen, semestinya tidak ada lagi pungutan-pungutan kepada para calon jemaah haji karena mereka sudah membayar full biaya ibadah haji ini sampai ke tanah suci hingga kembali ke tanah air.

Belum lagi, kata dia, para pendamping calon jemaah haji ini sudah digaji oleh pemerintah sehingga seharusnya tidak perlu lagi ada pungutan. “Dengan jumlah calon jemaah haji yang mencapai ratusan orang, maka pungutan ini akan mencapai ratusan juta juga, dana itu apakah habis untuk aktivitas praktek manasik haji,”tandasnya.

Terpisah, Kepala Kemenag Kabupaten Pangkep, H Muhammad Nur Halik yang dikonfiormasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi terkait adanya keluhan dan sorotan tersebut menjelaskan, BKIHU memang berhak mendapatkan pembinaan dari menteri dan menerima biaya jasa bimbingan dan pendampingan dari jemaah haji regular dan jemaah umrah.

Dana yang ditarik itu oleh KBIHU dari jemaah haji diperuntukan untuk membiayai pembimbingan ditanah air minimal 15 kali pertemuan. Selanjutnya, sesuai KAKM nomor 7 tahun 2023 BAB IV. Bagian keduia “Kewajiban” Point (i) dan membiayau pendampingan di tanah suci Mekkah dan Madinah melakukan ibadah umrah sunnat minimal 3 kali dan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Kota Mekkah dan sekitarnya.

KBIHU dalam operasionalnya mendampingi jamaah haji sejak dari tanah air sampai ke tanah suci bersama-sama dengan petugas kloter lainnya dari Kementerian Agama. (cn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here