FOTO : Sofyan, aktivis LSM antikorupsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR — Sejumlah aktivis LSM meminta proses penyelidikan proyek bantuan rumah rusak ringan pada Badan Penangggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 menjadi atensi serius dan akan berlanjut ke penuntutan di meja hijau.
“Kami akan terus memantau dan melakukan monitoring proses penyelidikan proyek bantuan masyarakat ini. Kami harapkan penyidik bekerja cepat dan profesional. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut bisa menjadi data awal penyidik untuk masuk melakukan penyelidikan dan pengembangan,”kata Sofyan, salah satu aktivis LSM antikorupsi di Makassar kepada celebesnews.co.id pada, Senin (4/12/2023).
Sofyan mengungkapkan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum menuntaskan proses hukum yang ada terkait adanya dugaan atau indikasi perbuatan melawan hukum maupun dugaan Tipikor pada proyek tersebut.
“Kami minta supaya perkembangan proses penyelidikan dan perkembangan hukum proyek ini nantinya bisa disampaikan ke public, termasuk kepada rekan-rekan aktivis dan pegiat antikorupsi untuk bersama-sama kita lakukan monitoring,”tandasnya.
Ditakakan oleh Sofyan, langkah lembaga penegak hukum di Selayar merespon sorotan public yang muncul dengan cepat patut mendapat apresiasi. Demikian pula, proses penyelidikan proyek ini diharapkan segera bisa naik ke tahap sidik.
“Sebenarnya temuan BPK itu sudah sangat jelas, potensi dan indikasi dugaan perbuatan melawan hukumnya. Nah, penyidik tidak perlu lagi terlalu bekerja keras, semua sudah jelas dalam hasil audit BPK tersebut. Namun kami dari aktivis LSM di Makassar akan terus mengawal proses hukum yang ada,kami minta Kepala Penanggulangan Bencana Selayar segera diperiksa selaku pengguna anggaran bersama PPK dan penyedia jasa,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs Ahmad Aliefyanto, MM, Pub bersama Sekretaris, Patta Bau, S.Sos, M.Si menjawan surat permintaan konfirmasi celebesnews terkait temuan BPK menjelaskan, untuk mekanisme toko penyalur bahan material sepenuhnya diserahkan ke penerima bantuan melalui kesepakatan dengan anggota kelompokl penerima bantuan.
Pemilihan toko penyalur didahului dengan kelompok penerima bantuan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan melakukan survey harga bahan bangunan dengan persyaratan toko harus memiliki, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan dan nomor pokok wajib pajak.
Selanjutnya survei harga toko diawali dengan survey toko yang ada di Kecamatan Pasimarannu, toko bahan bangunan yang terdapat di kecamatan ini adalah toko Arif Jernih, pada saat menanyakan kesediaan toko ini menjadi penyalur bahan bangunan untuk perbaikan rumah rusak ringan, pihak toko tidak bersedia karena telah menjadi penyalur bagi kegiatan perbaikan rumah rusak sedang. Toko Arif Jernih bersedia menjadi penyalur hanya bagi kegiatan perbaikan rumah rusak berat (belum dilaksanakan) apabila kegiatan perbaikan rumah rusak sedang telah selesai.
Atas dasar perihal tersebut diatas, (point 3) kelompok perima bantuan berinisiatif untuk melakukan survey meterial bahan bangunan di Benteng Selayar.
Adapun survey yang dilakukan oleh penerima bantuan yaitu Toko Jampea, Toko Perkasa Bangunan dan Toko Prima Jaya Bangunan. Penetapan penunjukan toko diselesaikan dengan harga terendah. Dari ke-3 toko tersebut Toko Jampea yang memiliki penawaran harga terendah tetapi tidak menyanggupi pengiriman bahan bangunan sampai ke halaman rumah penerima bantuan dan jatuhlah pilihan ke Toko Perkasa Bangunan yang menempati harga terendah kedua yang bersedia untuk mendisitribusiakn bahan bangunan sampai ke halaman rumah penerima bantuan.
Terkait dengan kemahalan harga pasir patut diakui bahwasanya terdapat perbedaaan harga pasir dengan Toko Arif Jernih yang menjadi penyalur rumah rusak sedang dikarenakan tidak adanya armada dari Toko penyalir yang ditunjuk sehingga menambah biaya mobilisasi. (cn)
