Nih Baca….. Revisi UU ASN, Pekerja Swasta Bisa Duduki Jabatan Eselon II

0
253

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

MenpanRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, salah satu poin yang ditekankan dalam RUU ASN yakni tentang pengisian jabatan tinggi di tingkat eselon II yang bisa diambil dari kalangan swasta.

“Untuk eselon II tertentu, bisa diisi oleh swasta,” ujar Anas di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Pengisian jabatan eselon II di pemerintahan ini didorong seiring dengan akan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.

“IKN ini tidak bisa dan ada kendala untuk merekrut eselon II yang percepatan dari swasta, kan enggak bisa. Karena hanya boleh eselon I dari PPPK atau non ASN. Sementara eselon II tidak boleh, karena UU (ASN) mengatur demikian,” kata Anas.

“Untuk eselon II tertentu, bisa diisi oleh swasta,” ujar Anas di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Rapat dengan DPR

Maka dari itu, Anas menekankan, pemerintah sudah membahas terkait revisi UU ASN bersama DPR RI agar golongan swasta bisa masuk mengisi posisi eselon II tertentu.

“Tapi ini hanya berlaku untuk sementara pemerintah pusat, jadi tidak untuk di daerah,” tegas Anas.

Adapun inisiasi agar kalangan swasta bisa masuk jadi pejabat eselon II di pemerintahan sebetulnya sudah disuarakan sejak 2019 silam.

PPPK

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB kala itu, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, jabatan tinggi di kementerian atau lembaga tingkat eselon 1 dan 2 ke depannya dapat diisi oleh kalangan swasta, tak lagi hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PPPK dari swasta ini dapat mengisi satu jabatan tinggi pimpinan madya (menengah senior) tertentu dengan persetujuan presiden. Jadi mereka-mereka yang saat ini sudah masuk itu nanti sama statusnya sebagai PPPK,” ujar dia di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Adapun kesempatan bagi pihak swasta untuk menjadi ASN sebenarnya telah tertuang dalam pasal 109 UU Nomor 5‎ Tahun 2014, yang berbunyi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here