MAKASSAR — Proyek pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan menuai sorotan tajam. Menyusul ditemukannya kejanggalan serius oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Koalisi Aktivis Anti Korupsi Sulawesi Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel untuk segera memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, proyek bernilai Rp2,78 miliar yang dikerjakan oleh PT PMK tersebut terindikasi mengalami kekurangan volume fisik. Tak hanya itu, muncul dugaan kuat terjadinya penurunan spesifikasi material (downgrading specification) yang menyimpang dari Bill of Quantities (BoQ). Praktik ini dinilai berpotensi merusak mutu bangunan sekaligus menggerogoti keuangan negara.
Juru Bicara Koalisi Aktivis Anti Korupsi Sulsel, Sofyan, menegaskan bahwa temuan BPK ini bukan sekadar kekhilafan teknis biasa.
“PPK bertanggung jawab penuh atas kelayakan pekerjaan, dan kontraktor wajib menyerahkan hasil sesuai perjanjian. Jika ada kelalaian atau kesengajaan, proses hukum tidak boleh ditunda. Uang rakyat tidak boleh menguap begitu saja tanpa pertanggungjawaban!” tegas Ikhsan kepada Celebesnews, Sabtu (24/10/2026).
Sofyan mendesak Kejati Sulsel mengusut kasus ini secara transparan dan tanpa pandang bulu. Langkah tegas dinilai krusial agar kasus serupa tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan anggaran negara di lembaga pemerintah lainnya.
Kini, bola panas berada di tangan Kejati Sulsel. Publik menanti langkah konkrit aparat penegak hukum agar temuan BPK tersebut tidak berujung menjadi sekadar dokumen di atas kertas.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel belum memberikan tanggapan maupun jawaban atas surat konfirmasi yang dilayangkan oleh tim Celebesnews. (*)
