MAKASSAR — Sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi mulai memberikan kecaman dan sorotan keras kepada Dinas Perikanan dan Pertanian Pemkot Makassar. Aset negara diduga dimanfaatkan oleh pihak ketika atau masyarakat selain diduga tanpa memiliki perjanjian kerjasama, juga mucul pertanyaan kemana mengalirnya potensi penerimaan pendapatan daerah dari pemakaian barang milik negara tersebut.
Karena itu, para aktivis dan pegiat antikorupsi di Makassar mendesak Polda Sulsel maupun Kejaksaan Tinggi mengusut adanya dugaan potensi kerugian negara dari pemakaian barang milik negara Dinas Perikanan dan Pertanian tersebut berupa bangunan Cold Storage di Untia Salodong.
“Kami harapkan Polda Sulsel maupun Kejaksaan Tinggi memberi atensi persoalan ini, usut dugaan potensi kerugian negara dari pemakaian aset milik negara tersebut yang diduga tanpa memiliki dokumen perjanjian kerjasama,”kata Mulyadi SH, salah satu aktivis LSM antikorupsi di Makassar kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (3/5/2023).
Sebaliknnya, Mulyadi menantang Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkot Makassar, bila pemanfaatan barang milik negara oleh pihak ketiga tersebut memang miliki dokumen perjanjian kerjasama agar dibuka atau ditunjukan ke public. Alasannya, agar nilai kerjasama tersebut bisa dipastikan apakah sesuai dengan ketentuan atau terindikasi diatur ‘dibawah tangan’.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Pemkot Makassar berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat terkait status aset bangunan tersebut sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
