MAKASSAR — Aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terindikasi korupsi dan merugikan negara.
Desakan agar aparat hukum mengusut indikasi korupsi dan adanya dugaan perbuatan melawan hukum di jajaran Pemprov Sulsel datang dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Seperti yang disuarakan koordinator LSM antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada, Sabtu (25/2/2023).
Menurut Mulyadi, sudah sepantasnya aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan menjadikan laporan BPK yang berisi temuan ketimpangan pengelolaan keuangan daerah di Pemprov Sulsel sebagai dasar mengusut indikasi praktik dugaan korupsi terkait pembayaran gaji tenaga ahli Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang melebihi standar harga barang dan jasa hingga mencapai miliran rupiah pada tahun 2021.
Ia menegaskan, aparat hukum harus segera mengusut tuntas masalah ini, bisa jadi ada penyimpangan dan dugaan praktik korupsi dalam temuan laporan keuangan itu. Kepala Bapelitbangda Pemprov Sulsel selaku kuasa pengguna anggaran harus diperiksa.
Mulyadi mengingatkan bahwa temuan BPK dalam laporan keuangan tersebut harusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan apakah ada timbul dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan daerah atau tidak.
Mulyadi kembali mengatakan, penegakan hukum di Sulawesi Selatan seharusnya dilakukan secara tegas dan tidak tebang pilih. Baik dari kalangan penguasa ataupun pengusaha harus ditindak manakala merugikan negara, seperti besarnya hasil temuan BPK termasuk pada pembayaran gaji TGUPP.
Dia pun meminta keseriusan para penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap pembayaran gaji TGUPP.
Terpisah, Kepala Bapelitbangda Pemprov Sulsel berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id terkait tindak lanjut temuan BPK tersebut melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi sebanyak dua kali sejak dua pekan lalu, hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
