MAKASSAR — Buntut adanya keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru tahun 2022 di Kabupaten Majene mulai disikapi serius oleh sejumlah kalangan aktivis dan pegiat antikorupsi. Muncul desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) menindak lanjuti persoalan ini dan melakukan audit investigatif terkait anggaran negara tersebut.
“Kami berharap APH baik dari Kejaksaan Tinggi Sulbar dan Polda setempat mengusut anggaran tunjangan sertifikasi guru ini dalam rangka memastikan ada atau tidaknya persoalan perbuatan melawan hukum yang timbul serta dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dan mengusut ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan jabatan dan wewenang,”tegas Aktivis LSM sekaligus ketua koalisi LSM Antikorupsi Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (6/1/2023).
Dikatakan oleh Mulyadi, audit investigatif anggaran belanja tunjangan sertifikasi guru ini sekaligus akan memastikan ada atau tidaknya dugaan potensi kerugian negara yang terjadi.
“Memang bagi kami dari pegiat antikorupsi mempertanyakan anggaran tunjangan sertifikasi guru tersebut di Kabupaten Majene. Kok sampai bisa mengalami keterlambatan pembayaran. Nah, audit itu untuk mengatahui anggaran ini bermasalah atau tidak sehingga diperlukan,”terangnya.
Menurut Mulyadi, pembayaran tunjangan profesi guru tersebut harus dilakukan dengan proses yang tepat. “Pengelolaan dana ini sudah merupakan tugas bagi orang yang mengerjakan sedangkan bagi yang menerima adalah merupakan hak. Jadi kalau ada keterlambatan apalagi sampai menyeberang tahun baru terbayarkan penuh patut dipertanyakan, ada apa. Maka kami ini diusut tuntas,”ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Majene, H. Ardiansyah, S. STP menjelaskan tidak ada pemotongan tunjangan sertifikasi guru, hanya terjadi keterlambatan pembayaran hingga menyeberang ke awal tahun 2023.
Meski begitu, keterlambatan satu bulan yang belum diterima oleh para guru tersebut, akan dibayarkan dalam pekan ini.
Selain itu, adanya keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini karena memang anggaran APBN yang turun tidak begitu cepat, sehingga dinilai turut berdampak dan mengalami keterlambatan termasuk untuk pembayaran tunjangan sertifikasi para guru.
“Kami kira tidak ada masalah, karena dalam pekan ini akan dibayarkan sisa satu bulan yang belum terbayarkan pada tahun 2022 tersebut,”terangnya. (cn)
