MAKASSAR — Dua aktivis LSM di Sulawesi Selatan akhirnya secara resmi bakal melaporkan proyek pekerjaan penanganan longsoran ruas jalan BTS Kota Maros-BTS Kabupaten Bone tahun anggaran 2021 ke Dirjen Kementerian PUPR di Jakarta. Proyek ini disinyalir bermasalah dan menuai soratan dari sejumlah pegiat dan aktivis antikorupsi.
Ketua Umum LSM Gerakan Rakyat Miskis, Muhammad Tawakkal kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (4/1/2023) menegaskan langkah koalisi lembaga masyarakat melaporkan proyek ini ke Dirjen Kementerian PUPR di Jakarta berdasarkan sejumlah hasil investigasi dan dokumentasi pekerjaan proyek tersebut dinilai terdapat masalah pada aspek konstruksi pekerjaan.
“Kami akan bergerak dengan cepat membawa laporan ke Dirjen Kementerian PUPR di Jakarta, agar pusat dapat mengetahui dan mengambil langkah mendalami laporan terkait pekerjaan proyek tersebut,”ungkapnya.
Dikatakan oleh Tawakkal, dirinya bersama sejumlah pegiat dan aktivis antikorupsi akan mengawal proyek pekerjaan penanganan longsoran ruas jalan BTS Kota Maros-BTS Kabupaten Bone tahun anggaran 2021 dan berharap akan mendapat atensi dari Dirjen Kementerian PUPR.
“Kami tidak bisa membeberkan secara detail seperti apa persoalan yang menjadi sorotan dan temuan hasil investigasi teman-teman dalam proyek ini ke public. Namun, kami akan membawa semua data dan dokumentasi pekerjaan proyek tersebut ke Dirjen Kementerian PUPR di Jakarta,”tuturnya.
Selain itu, terkait proyek ini, Tawakkal mengungkapkan, akan turut melaporkan kontraktor, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Dirjen Kementerian PUPR agar mendapat atensi.
Sementara itu, terpisah, Kepala Satker Pelaksaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan pernah dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id secara resmi melalui surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi tidak memberikan jawaban dan tanggapan. (cn).
