SENGKANG — Praktik pengadaan barang dan jasa pada instansi penegakan hukum memicu sorotan tajam. Kali ini, dugaan rekayasa skema pengadaan membayang-bayangi pelaksanaan 3 (tiga) paket proyek pemeliharaan gedung dan bangunan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sengkang, Kabupaten Wajo, Tahun Anggaran 2026.
Penelusuran dokumen pengadaan yang dihimpun redaksi mengungkap total alokasi anggaran fisik menembus Rp505.152.000,00. Namun, seluruh anggaran tersebut tidak dilelang secara terbuka melainkan dieksekusi melalui metode Pengadaan Langsung (PL) dengan memecahnya menjadi tiga paket terpisah yang nilainya masing-masing sengaja dipatok tepat di bawah ambang batas lelang (Rp200 juta).
Rincian tiga paket pemeliharaan tersebut meliputi, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat Tahap 1: Pagu anggaran Rp198.713.000,00, Pemeliharaan Halaman Gedung dan Bangunan tahap 2: Pagu anggaran Rp194.189.000,00 serta Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat tahap 3: Pagu anggaran Rp112.250.000,00.
Selain paket, penelusuran redaksi juga menemukan indikasi janggal terkait kesesuaian volume fisik di lapangan, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga konsentrasi penunjukan rekanan tunggal.
Metode pengadaan langsung pada tiga paket proyek yang saling berkaitan dalam satu tahun anggaran ini memantik reaksi keras dari Lembaga Anti Korupsi Celebes Corruption Watch (CCW).
Direktur CCW, Masryadi, menilai pola pengadaan ini rentan menjadi modus operandi splitting package (pemecahan paket pekerjaan) untuk menghindari mekanisme tender terbuka maupun e-purchasing/e-catalogue yang transparan dan akuntabel.
Kami mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) untuk tidak tinggal diam dan segera menerjunkan tim Inspektorat guna melakukan audit investigatif menyeluruh di Rutan Kelas IIB Sengkang. Jangan sampai skema pengadaan langsung ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk memecah paket pekerjaan demi memuluskan penunjukan vendor tertentu,” tegas Masryadi kepada Celebesnews, Sabtu (14/11/2026).
Masryadi menambahkan, CCW sedang melakukan pemetaan dokumen teknis dan tidak menutup kemungkinan akan melayangkan laporan resmi ke Ditjen PAS apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum maupun potensi kerugian keuangan negara.
Sorotan publik kian memuncak setelah terkuak bahwa ketiga paket pengadaan langsung bernilai total setengah miliar rupiah tersebut diduga disapu bersih oleh satu kontraktor pelaksana, yakni CV Asri Sejahtera Abadi, perusahaan lokal yang berkedudukan di Kabupaten Wajo.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Rutan Kelas IIB Sengkang, Oki Setiawan, A.Md.IP., S.H., M.Si., membantah tuduhan adanya pemecahan paket untuk menghindari lelang. Menurut Oki, pembagian tiga paket tersebut sudah sesuai perencanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang ditetapkan Kementerian Keuangan per triwulan.
“Metode Pengadaan Langsung dilakukan karena masing-masing nilai paket di bawah Rp200 juta. Hal ini disesuaikan dengan alokasi target realisasi anggaran per triwulan dari Kemenkeu,” jelas Oki Setiawan.
Oki membeberkan bahwa penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2026 dan aturan HPS yang berlaku. Lingkup pekerjaan mencakup renovasi ruang pendidikan, ruang tahanan wanita beserta sekat pembatas, ruang besukan, poliklinik, tembok pagar, selasar, renovasi gedung bertingkat, sekat antarruang, hingga perbaikan paving blok parkiran dan tampilan depan rutan.
Terkait penunjukan CV Asri Sejahtera Abadi, Oki beralasan hal itu merupakan komitmen Rutan Sengkang dalam memberdayakan pengusaha lokal serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sudah mengantongi Sertifikat Badan Usaha (SBU) sah. ( Liputan Khusus: Redaksi_Celebesnews )
