HomeBerita UtamaSoroti Pengadaan Langsung Rp507 Juta di Rutan Majene, Ditjen Pas Didesak Turunkan...

Soroti Pengadaan Langsung Rp507 Juta di Rutan Majene, Ditjen Pas Didesak Turunkan Tim Audit Investigatif

MAJENE, CELEBESNEWS — Desakan agar pengawasan pengelolaan keuangan di instansi pemasyarakatan diperketat kian meluas. Pegiat anti-korupsi Mulyadi, S.H. secara tegas meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM RI segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Majene, Sulawesi Barat.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Mulyadi saat memberikan keterangan kepada Celebesnews pada Sabtu (14/11/2026). Ia menyoroti pos anggaran pemeliharaan gedung fisik Tahun Anggaran 2026 yang dinilai sarat kejanggalan administrative.

“Kami meminta Ditjen Pas bersama Kanwil Pemasyarakatan tidak tinggal diam dan segera menerjunkan tim audit investigatif ke Rutan Majene. Tata kelola anggaran pemeliharaan ini sangat patut dipertanyakan karena mengindikasikan adanya dugaan celah hukum pengadaan,” tegas Mulyadi.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan publik TA 2026, total alokasi dana pemeliharaan pada objek bangunan Rutan Majene mencapai Rp507.617.000. Namun, alokasi dana setengah miliar rupiah lebih tersebut tidak dilalui lewat mekanisme tender terbuka, melainkan dipecah menjadi dua pos pengerjaan terpisah dengan metode Pengadaan Langsung (PL).

Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor: Anggaran sebesar Rp333.916.000 untuk volume pengerjaan seluas 1.170,0 m² (dengan indeks biaya Rp285.399 per meter persegi) dan Pengadaan Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan: Pagu anggaran sebesar Rp173.701.000.

Publik juga mendesak agar dilakukan penelusuran terhadap entitas kontraktor pelaksana untuk memastikan apakah kedua paket tersebut dikerjakan oleh satu entitas perusahaan yang sama atau penyedia yang terafiliasi.

Mulyadi menilai audit investigatif merupakan langkah hukum yang tak bisa ditawar agar publik mendapatkan kejelasan mengenai akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Pemeriksaan menyeluruh secara fisik dan administrasi di lapangan adalah harga mati. Tim auditor harus menguji kesesuaian antara volume kontrak, kualitas material di lapangan, serta realisasi pembayaran demi menutup potensi kebocoran uang negara,” tambah Mulyadi.

Upaya konfirmasi dan uji perimbangan berita telah dilakukan redaksi Celebesnews dengan melayangkan surat resmi kepada Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIB Majene selaku Penanggung Jawab Anggaran/Satuan Kerja. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, pihak Rutan Majene belum memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi terkait alasan teknis pemisahan paket pengadaan tersebut. (Liputan Khusus: Redaksi_Celebesnews)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments