MAJENE — Di balik ketatnya pengawasan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Majene, sebuah pola pengadaan anggaran publik menyisakan tanda tanya besar. Analisis data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 mengungkapkan kejanggalan administratif yang patut dipertanyakan melalui dua paket pekerjaan fisik diduga pada objek bangunan yang sama.
Akumulasi nilai proyek ini menembus Rp507.617.000. Namun, alih-alih diluncurkan secara terbuka melalui mekanisme tender atau e-katalog, anggaran lebih dari setengah miliar rupiah tersebut justru dipecah menjadi dua paket Pengadaan Langsung (PL).
Masing-masing Paket Pemeliharaan Gedung Kantor: Rp333.916.000 (Volume 1.170,0 $M^2$ dengan satuan harga Rp285.399/$M^2$) dan Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp173.701.000.
Dalam analisis teknis konstruksi, nilai pemeliharaan sebesar Rp285.399 per meter persegi pada paket pertama secara lazim sudah memuat dua komponen utama: jasa pengerjaan dan bahan baku material.
Hadirnya paket kedua senilai Rp173,7 juta yang dikhususkan untuk belanja material secara berbarengan langsung memicu sorotan tajam dari pengamat tata kelola. Skema ini mengindikasikan dua potensi celah serius Pemecahan mata anggaran pada objek fisik yang identik disinyalir sebagai upaya mengabaikan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang secara tegas melarang penyetelan paket demi meloloskan penunjukan atau pengadaan langsung dan dugaan pembayaran ganda atas komponen material yang seharusnya sudah ter-cover dalam alokasi paket pemeliharaan fisik.
Dugaan pengondisian ini memicu reaksi keras dari kalangan penegak hukum dan aktivis anti-korupsi. Mulyadi, S.H., menegaskan bahwa jajaran pengawas internal kementerian tidak boleh tinggal diam melihat carut-marut akuntabilitas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Kami mendesak ada audit total terhadap pelaksanaan kedua paket pengerjaan ini. Kantor Wilayah Kemenkumham/Pemasayarakatan maupun Ditjen Pas harus segera turun tangan memeriksa kesesuaian fisik di lapangan dengan isi kontrak di Rutan Majene, Sulawesi Barat,” tegas Mulyadi saat diwawancarai Celebesnews pada, Jumat (13/11/2026).
Upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan Celebesnews melalui surat tertulis yang dialamatkan langsung kepada Kepala Rutan Kelas IIB Majene guna mejelaskan dasar hukum serta urgensi pemisahan paket tersebut. Namun, hingga laporan investigasi ini dipublikasikan, pihak Karutan memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun. (Tim Investigasi / Redaksi Celebesnews)
