POLEWALI MANDAR — Tabir karut-marut tata kelola keuangan di sektor kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, perlahan mulai tersingkap. Dugaan praktik penganggaran yang menyimpang dari regulasi—atau yang dikenal dengan sebutan ‘anggaran salah kamar’—terbongkar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Nilai angka yang dipindahkan tanpa tata kelola yang benar tidak main-main: Rp34.447.362.050,00.
Alih-alih dikelola secara transparan sesuai regulasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dana Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 20 Puskesmas di Polman justru ditumpuk dan dicampuradukkan ke dalam rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan milik Dinas Kesehatan. Dari total anggaran tersebut, realisasi yang telah dikucurkan tercatat mencapai Rp30.901.649.827,00—angka raksasa yang bersentuhan langsung dengan operasional fasilitas kesehatan dan hak finansial ratusan tenaga kesehatan (nakes) di tingkat akar rumput.
Tindakan mencampuradukkan pos anggaran ini dinilai menabrak aturan hukum secara telak. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Kapitasi JKN secara tegas dikategorikan sebagai penerimaan berkala dari pihak ketiga dan bukan merupakan objek Retribusi Jasa Umum.
Pelanggaran tersebut kian benderang jika disandingkan dengan aturan pembukuan negara. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 jo. Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 mengamanatkan secara eksplisit bahwa dana tersebut wajib dianggarkan pada kode rekening spesifik: Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Penempatan anggaran di rekening retribusi bukan sekadar kekeliruan ketik atau salah imput data, melainkan pengabaian asas kepatuhan hukum pengelolaan keuangan daerah.
Dampak dari salah kamar pengelolaan keuangan ini menyimpan potensi bahaya laten. Dana Kapitasi JKN diikat oleh regulasi ketat: minimal 60 persen wajib dialokasikan untuk Jasa Pelayanan (Jaspen) nakes, sementara maksimal 40 persen diperuntukkan bagi operasional fasilitas kesehatan.
Pencampuran pos dana kapitasi ke rekening retribusi berpotensi mengaburkan transparansi alokasi hak-hak nakes. Selain itu, kondisi ini menyulitkan proses rekonsiliasi kas riil antara FKTP dan Kas Daerah—membuka ruang gelap munculnya dana mengendap (idle cash) yang tak terpetakan secara transparan dalam laporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD.
Menanggapi skandal tata kelola anggaran ini, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak berdiam diri. Ia meminta Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulawesi Barat menjadikan temuan LHP BPK ini sebagai pintu masuk (entry point) penyelidikan mendalam.
“Aparat penegak hukum harus turun tangan. Temuan BPK ini mengindikasikan adanya celah penyimpangan anggaran yang merugikan tata kelola daerah dan hak tenaga kesehatan. Harus ada pertanggungjawaban hukum secara transparan,” ujar Masryadi tegas pada, Jumat (13/11/2026).
Demi mengedepankan prinsip jurnalisme berimbang (cover both sides), redaksi Celebesnews telah melayangkan surat permintaan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polman. Namun, hingga naskah liputanini diturunkan, yang bersangkutan masih belum memberikan jawaban maupun tanggapan atas konfirmasi yang diajukan.
Publik kini menanti keberanian APH di Sulawesi Barat untuk membongkar tuntas benang kusut anggaran puluhan miliar ini hingga ke akar-akarnya. (Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews)
