MAKASSAR — Direktur Lembaga Antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan mengusut dugaan skandal proyek pengaspalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar tahun anggaran 2026. Desakan tegas ini mencuat setelah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar indikasi persekongkolan dan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan yang bernilai miliaran rupiah.
Indikasi “main mata” antara oknum Dinas PU Kota Makassar dan pihak pelaksana kian terang benderang setelah ditemukannya dugaan praktik main belakang dalam suplai material Hotmix Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC). Dalam kontrak resmi, pengerjaan pengaspalan seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa yang memenangkan tender PT AJI. Namun di lapangan, alur pengiriman material diduga kuat justru dipasok oleh pihak lain yang tanpa ikatan kontrak yang sah melalui PT TWW dan PT TSM dengan dalih penyedia awal tidak memiliki stok.
Masryadi menilai pola pinjam bendera dan pengalihan pekerjaan material ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan celah terjadinya tindak pidana korupsi. Skema ilegal ini sangat rentan menurunkan volume serta kualitas mutu aspal AC-WC yang digelar di jalan-jalan Kota Makassar. Akibatnya, ketahanan jalan menjadi rapuh dan cepat rusak, sementara keuangan daerah berpotensi dirugikan demi memuluskan keuntungan sepihak antara oknum pejabat dan pihak pelaksana proyek.
CCW menekankan bahwa Kejati dan Polda Sulsel tidak boleh tinggal diam menunggu aduan formal melainkan harus segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik). Penegak hukum diminta memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari Kepala Dinas PU Makassar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pemenang kontrak, hingga pemilik material hotmix yang bermain di balik layar. Transparansi aliran dana dan verifikasi teknis fisik di lapangan menjadi kunci untuk membongkar jaring persekongkolan ini.
Jika dugaan kongkalikong ini dibiarkan tanpa tindakan hukum yang konkret, publik akan menyoroti komitmen penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Langkah cepat dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menyelamatkan uang rakyat dari praktik pembancakan proyek pembangunan infrastruktur di Kota Makassar.
“Kami minta Kejati dan Polda Sulsel berani menyentuh proyek jalan ini dan segera melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada semua pihak terkait, termasuk kepada kontraktor dan perusahaan penyelur pengiriman hotmix tersebut serta PPK kegiatan dan kepala dinas selaku pengguna anggaran,”tandasnya kepada Celebesnews, Senin (2/11/2026).
Sejalan dengan prinsip cover both sides dan kode etik jurnalistik, pihak redaksi Celebesnews telah melayangkan konfirmasi terbuka kepada Kepala Dinas PU Kota Makassar untuk memberikan penjelasan namun hingga berita ini Kembali diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Tim Redaksi__Celebesnews )
