MAKASSAR — Layanan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2026 mendadak bikin geleng-geleng kepala warga Makassar. Bagaimana tidak, terbongkar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mengalokasikan anggaran untuk Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dengan angka fantastis mencapai Rp2.735.000.000. Di tengah tumpukan sampah yang kerap menagih perhatian dan isu lingkungan yang jauh dari kata usai, munculnya angka fantastis ini langsung menjadi buah bibir hingga memicu polemik hangat di tengah publik.
Sontak saja, gelontoran dana senilai miliaran rupiah yang ‘hanya’ dialokasikan untuk urusan jepret-menjepret, bikin film, dan pasang reklame ini mengundang sorotan tajam dari LSM Lembaga Informasi Rakyat (LIRA). Organisasi kemasyarakatan tersebut secara terbuka meragukan dan mempertanyakan urgensi dari penggunaan anggaran raksasa tersebut. LSM LIRA menilai, ketimbang dihamburkan untuk memoles citra lewat baliho dan karya sinematik, uang rakyat sebesar itu jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan langsung untuk penanganan sampah, pembenahan taman kota, atau pengadaan armada kebersihan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews, Kamis (17/9/2026) LSM mengaku prihatin terkait kepekaan DLH Kota Makassar dalam menyusun prioritas anggaran daerah. Menurutnya, alokasi anggaran iklan dan pemotretan yang bernilai miliaran rupiah tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat Kota Makassar. Publik dinilai lebih membutuhkan aksi nyata dan solusi konkret di lapangan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup, ketimbang disuguhi suguhan iklan mahal atau rekaman video berestetika tinggi yang tidak langsung menyelesaikan akar masalah kebersihan kota.
Tidak berhenti pada kritikan keras semata, LSM LIRA juga secara resmi mendesak pihak kejaksaan untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melayangkan penyelidikan. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut tuntas indikasi ketidakwajaran serta potensi penyimpangan di balik penyusunan alokasi anggaran super jumbo tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci utama agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat tidak menguap begitu saja demi proyek-proyek seremonial yang minim azas kemanfaatan.
Kini, bola panas berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan masuk akal kepada publik mengenai rincian belanja iklan tersebut. Di sisi lain, masyarakat bersama elemen sipil kini menantikan langkah tegas dari instansi penegak hukum untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar mengalir untuk kesejahteraan serta kelestarian lingkungan hidup warga Kota Makassar, bukan sekadar habis di balik lensa kamera dan papan reklame.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
