FOTO : Ilustrasi
MAJENE — Koalisi aktivis anti-korupsi mendesak Kejaksaan Negeri Majene untuk segera menindaklanjuti dan menangani secara serius dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Majene. Desakan ini disampaikan menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis laporan hasil pemeriksaan tahun 2024 yang menandai kejanggalan serius dan potensi kerugian keuangan daerah.
Berdasarkan temuan BPK, terdapat ketidaksesuaian besar antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi penggunaan anggaran perjalanan dinas Satpol PP Tahun Anggaran 2024. Nilai yang terindikasi tidak wajar dan berpotensi merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah. BPK menemukan Belanja Perjalanan Dinas Tidak Dibayarkan kepada Pegawai yang Berhak. Berdasarkan hasil pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah pada Satpol PP melalui pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada Bank Sulselbar Kantor Cabang Majene diketahui bahwa terdapat daftar penerima yang berbeda antara dokumen pertanggungjawaban dengan daftar penerima yang diterima oleh Bank Sulselbar. Hal tersebut mengakibatkan terdapat pelaksana perjalanan dinas yang menerima kelebihan pembayaran dan pelaksana perjalanan dinas yang menerima kekurangan pembayaran senilai Rp124.172.800,00.
“Kami menunggu langkah nyata. Kini temuan BPK sudah jelas, bukti sudah ada di tangan, tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan untuk mendiamkan masalah ini meski tanpa laporan. Masalah ini harus segera digarap sebagai perkara tipikor, bukan sekadar selesai di meja audit atau administrasi,” tegas coordinator Koalisi Anti Korupsi, Mulyadi SH pada, Sabtu (18/7/2026).
Mulyadi menilai masalah ini memiliki bobot lebih berat karena dilakukan oleh instansi yang tugas utamanya menegakkan peraturan dan ketertiban di daerah. “Jika aparat penegak aturan sendiri melanggar aturan keuangan negara, maka hukum harus ditegakkan lebih keras lagi. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena statusnya sebagai aparat,” tambahnya.
Selain meminta penyelidikan mendalam, para aktivis dan pegiat antikorupsi ini juga menuntut Kejaksaan untuk memastikan pemulihan seluruh potensi kerugian daerah, memproses setiap pihak yang terbukti terlibat mulai dari perencana hingga penanggung jawab, serta membuka akses informasi kepada publik terkait perkembangan masalah ini.
Terpisah, Kepala Satpol PP Majene yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalai surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Investigasi : Ical )
