MAJENE — Pernyataan Bupati Majene yang mengeluhkan beratnya beban keuangan daerah dan sempat mendapatkan perawatan medis beberapa hari di Jakarta baru-baru ini justru disentil tajam oleh pengamat kebijakan publik. Pasalnya, di saat pemimpin daerah mengaku pusing menutup lubang anggaran, temuan serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membocorkan dugaan penyimpangan dana ratusan juta rupiah di lingkungan Satpol PP Kabupaten Majene malah public belum mendapatkan penjelasan seperti apa respon bupati.
Dalam laporan hasil audit terbaru tahun 2024, BPK menandai kejanggalan besar pada pengelolaan anggaran perjalanan dinas Satpol PP Majene tahun 2024. Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi merugikan keuangan daerah tercatat mencapai ratusan Juta.
BPK menemukan Belanja Perjalanan Dinas Tidak Dibayarkan kepada Pegawai yang Berhak. Berdasarkan hasil pemeriksaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Luar Daerah pada Satpol PP melalui pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada Bank Sulselbar Kantor Cabang Majene diketahui bahwa terdapat daftar penerima yang berbeda antara dokumen pertanggungjawaban dengan daftar penerima yang diterima oleh Bank Sulselbar. Hal tersebut mengakibatkan terdapat pelaksana perjalanan dinas yang menerima kelebihan pembayaran dan pelaksana perjalanan dinas yang menerima kekurangan pembayaran senilai Rp124.172.800,00.
“Lucu sekaligus menyedihkan. Di satu sisi Bupati bilang pusing dengan beban keuangan daerah, kekurangan dana, susah menutup belanja daerah, termasuk untuk urusan pegawan P3K, Tapi di sisi lain, begitu tahu ada uang rakyat ratusan juta yang diduga ‘bocor’ atau disalahgunakan, malah diam saja tak ada tindakan apa-apa,” ujar pengamat kebijakan publik, Yoka Mayapada, Jumat (17/7/2026) di Makassar.
Pengamat senior satu ini menambahkan, jika benar ingin meringankan beban keuangan daerah, langkah paling awal dan paling jelas adalah segera menindaklanjuti temuan BPK ini. “Tidak perlu cari jauh-jauh uangnya. Uangnya sudah ketahuan kemana larinya. Tinggal kejar, minta pertanggungjawaban, dan tarik kembali kerugiannya. Kalau kasus yang sudah terang begini saja diamkan, bagaimana bisa mengeluh kekurangan anggaran?” sindirnya.
Pihaknya mempertanyakan kesungguhan Bupati dalam menjaga uang rakyat. “Aparat yang tugasnya menegakkan aturan saja pengelolaan uangnya berantakan, tapi tidak ada yang disentuh. Ini bukan cara menghemat, ini diduga cara membiarkan kebocoran terus mengalir,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Satpol PP Majene yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalai surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Investigasi : Ical )
