MAJENE — Publik angkat bicara mendesak Bupati Majene untuk tidak berdiam diri. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan serius dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Majene senilai ratusan juta pada tahun 2024, bupati diminta segera bertindak nyata dan menelusuri siapa yang harus bertanggung jawab dalam temuan tersebut.
Dalam laporan hasil audit kinerja terbaru yang dirilis tahun 2024, BPK menemukan sejumlah bukti kuat dugaan penyimpangan pada penggunaan anggaran perjalanan dinas Satpol PP untuk tahun anggaran 2024. Nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi merugikan keuangan daerah tercatat mencapai ratusan juta rupiah.
“BPK sudah membuka fakta di depan mata, tapi sampai sekarang belum ada langkah nyata dari pimpinan daerah. Bupati Majene jangan cuma diam dan tutup mata! Turunkan Inspektorat sekarang juga untuk memeriksa secara mendalam,” tegas pegiat antikorupsi, Mulyadi SH pada, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki kewajiban utama untuk menindaklanjuti temuan audit. “Uang negara ratusan juta itu tidak boleh hilang begitu saja. Harus ada yang bertanggung jawab, dana harus dikembalikan, dan jika ada unsur pidana harus diserahkan ke kejaksaan,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Satpol PP Majene yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalai surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Investigasi : Ical )
