MAKASSAR — Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam pengadaan barang dan jasa di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya temuan perjalanan dinas cukup fantastis dinyatakan tidak dapat diyakini karena dokumen pertanggungjawaban tidak tersedia atau tidak lengkap alias tak valid.
BPK menemukan banyak kegiatan perjalanan dias tidak menyerahkan RAB, tanpa tiket, tanpa bukti transport, dan tanpa laporan kunjungan namun tetap ada pembayaran perjalanan pada tahun 2024. Temuan-temuan ini membuat BPK menyimpulkan anggaran besar untuk kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak dapat dibuktikan pernah terjadi lantaran tak memiliki bukti valid. ( Data puluhan kegiatan perjalanan dinas tak valid ada pada redaksi ).
Merespon temuan tersebut, ketua umum Lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada Celebesnews pada, Senin (9/3/2026) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
segera merespon persoalan ini dan melakukan telaah atas belanja kegiatan di KPU Sulsel.
Masryadi khawatir bila uang perjalanan dinas tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk keperluan tugas kedinasan. Karena itu, KPK perlu masuk merespon temuan BPK di KPU Sulsel.
“Saya takutnya beberapa perjalanan di KPU Sulsel ini tak dapat dibuktikan, makanya KPK harus masuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut sebagai pintu masuk penyelidikan,”ungkapnya.
Terpisah, Ketua KPU Sulawesi Selatan yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Redaksi Celebesnews )
