SOPPENG — Jaringan aktivis antikorupsi menyampaikan desakan tegas kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan agar segera melakukan penyelidikan mendalam terkait temuan kesalahan dalam proses penganggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Soppeng.
Ketua Jaringan aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan, Usman kepada Celebesnews pada, Jumat (23/1/2026) menyatakan bahwa temuan yang muncul dari audit BPK menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dianggarkan dengan realisasi biaya serta alokasi sumber daya yang tidak sesuai dengan perencanaan hingga menimbukan temuan kesalahan penganggaran.
“Kita tidak bisa tinggal diam melihat adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat. Kejaksaan harus segera turun tangan untuk mengklarifikasi apakah kesalahan tersebut bersifat sengaja atau tidak,” ujar Usman.
Menurut Usman, penyelidikan yang komprehensif sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk kesejahteraan publik. Selain itu, aktivis juga mendorong agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan hasilnya dapat diakses oleh masyarakat luas.
“Kami minta kejaksaan tinggi segera melakukan telaah atas informasi yang muncul ke public dengan seksama sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya.
Diketahui BPK membongkar temuan kesalahan penganggaran tersebut dipicu oleh terjadinya kesalahan klasifikasi belanja barang yang seharusnya masuk dalam Belanja hibah sebesar Rp 2.933.504.150,00 pada tahun 2024 menimbulkan indikasi minimnya pengawasan dan ketelitian dalam perencanaan belanja daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Soppeng.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Soppeng yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban ( Liputan : Ical )
