MAKASSAR — Diduga diam-diam alias ‘cokko-cokko’ Dinas Pendidikan Kota Makassar menggeser anggaran belanja pegawai jadi belanja pengadaan barang dan jasa. Itupun tanpa sepengetahuan atau tanpa mendapat persetujuan DPRD.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar temuan ini pada laporan hasil pemeriksaan tahun 2024. Nilainya hingga melebihi setengah miliar atau mencapai Rp600 juta.
Berdasarkan hasil audit BPK diketahui satuan Pendidikan melakukan pergeseran anggarn pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas) tahun 2024 termasuk setelah perubahan anggaran ditetapkan. Pergeran anggaran dilakukan baik antar satu jenis belanja dengan jenis belanja yang lain maupun onjek belanja dalam satu jenis kegiatan.
Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi APBD sebagai dasar perencanaan, penganggaran dan pengawasan menjadi tidak tercapai lantaran kepala dinas Pendidikan tak melakukan pengawasan terhadap pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan.
BPK menilai kepala dinas dalam melaksanakan pergeseran anggaran tak memedomani ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah serta kondisi ini berpotensi menimbulan penyimpangan pergesaran anggaran tanpa persetujuan DPRD.
Merespon temuan ini, Ketua umum Lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada Celebesnews pada, Jumat (2/1/2026) mendorong kejaksaan segera menindaklanjuti temuan ini dan menurunkan tim untuk mengusut potensi penyimpangan yang terjadi.
“Kami minta APH segera turun tangan mengusut temuan ini dan menjadikan temuan ini sebagai data awal untuk melakukan penyelidikan,”tegasnya.
Temuan BPK inik bukti awal adanya dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pergeseran anggaran tersebut tanpa sepengetahuan dewan.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Sofyan )
