HomeBerita UtamaRp5,17 Miliar Mengalir ke APILL Sulsel, Korwil LSM LIRA Desak Seret Kepala...

Rp5,17 Miliar Mengalir ke APILL Sulsel, Korwil LSM LIRA Desak Seret Kepala Balai Transportasi Darat dan PPK ke Kejati dan Polda

FOTO: Ilustrasi

MAKASSAR – Aliran anggaran negara pada paket kegiatan “Pemeliharaan, Perbaikan dan Optimalisasi APILL Simpang (Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional))” Tahun Anggaran 2025 di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan memantik tanda tanya besar. Proyek dengan pagu mencapai Rp5.171.160.000,00 tersebut menjadi sorotan public.

Jejak kerentanan muncul dari minimnya keterbukaan informasi mengenai sebaran lokasi objek pekerjaan. Redaksi Celebesnews telah melayangkan surat permintaan konfirmasi resmi terkait rincian titik simpang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di seluruh Sulawesi Selatan yang masuk dalam cakupan pemeliharaan, namun hingga kini belum memperoleh respons. Ketiadaan kejelasan daftar lokasi di lapangan menyulitkan pengawasan publik sekaligus memicu pertanyaan mengenai akuntabilitas distribusi anggaran.

Selain persoalan lokasi, aspek kualitas material dan kesesuaian spesifikasi teknis menjadi titik krusial yang disorot dalam penelusuran ini. Dalam pekerjaan pemeliharaan dan optimalisasi APILL, komponen vital seperti controller unit, lampu LED, sensor, hingga baterai/UPS menentukan keandalan sistem lalu lintas di persimpangan. Sorotan mengarah pada kepastian apakah suku cadang yang dipasang memenuhi standar spesifikasi teknis dan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau justru menggunakan komponen non-orisinal berkualitas rendah, serta apakah pekerjaan di lapangan benar-benar dilakukan secara menyeluruh atau sebatas perawatan ringan yang tidak sepadan dengan nilai kontrak.

Desakan agar penelusuran ini ditingkatkan ke ranah penegakan hukum juga mengemuka dari kalangan masyarakat sipil. Koordinator Wilayah (Korwil) LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, saat dimintai tanggapan pada Senin (23/11/2026), menilai pagu anggaran sebesar Rp5,1 miliar terlalu besar untuk dibiarkan tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Selatan untuk turun tangan melakukan pendalaman serta mengusut tuntas pelaksanaan paket kegiatan tersebut guna memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan hukum.

Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi kepada Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Selatan mengenai rincian pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan tahun 2025 tersebut belum membuahkan klarifikasi. Sikap diam otoritas pengelola proyek di tengah sorotan publik semakin mempertebal kebutuhan akan audit terbuka dan pemeriksaan menyeluruh agar penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. (Liputan Investigasi: Redaksi Celebesnews)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments