HomeBerita UtamaPolda Sulbar Didesak Usut Unsur Pidana Dugaan Rekayasa SPJ Rp263 Juta Belanja...

Polda Sulbar Didesak Usut Unsur Pidana Dugaan Rekayasa SPJ Rp263 Juta Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Majene

MAJENE — Dugaan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi mengguncang pengelolaan keuangan publik di Sulawesi Barat. Aktivis antikorupsi, Mulyadi, S.H., mendesak penyidik Polda Sulawesi Barat untuk segera turun tangan mengusut tuntas indikasi unsur pidana dalam skandal rekayasa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 senilai Rp263,1 juta.

Desakan keras tersebut mencuat menyusul temuan audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 yang membongkar dugaan praktik manipulasi anggaran cetak baliho dan fotokopi senilai total Rp263.105.000,00. Berdasarkan dokumen pemeriksaan formal, alokasi dana negara tersebut dialirkan kepada dua penyedia lokal di Majene, yakni Toko ADG dengan nilai Rp120.355.000,00 dan Toko BS sebesar Rp142.750.000,00.

Namun, temuan lapangan BPK justru memperlihatkan kejanggalan fatal. Pihak Toko ADG secara tegas mengonfirmasi kepada auditor BPK bahwa nota maupun kuitansi yang dilampirkan dalam lembar SPJ Dinas Kesehatan Majene tidak pernah ditandatangani oleh manajemen toko. Pengakuan yang lebih telak disampaikan pemilik Toko BS, yang menyatakan secara terbuka bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2025, tokonya sama sekali tidak pernah memiliki fasilitas maupun menyediakan layanan jasa fotokopi.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sudah mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan negara secara sistematis demi melegitimasi pencairan dana publik,” tegas Mulyadi, S.H kepada Celebesnews pada, Senin (23/11/2026).

Ia menambahkan bahwa penelusuran atas aliran dana tersebut terbagi menjadi dua lubang hitam penggunaan anggaran yang jelas-jelas menabrak regulasi kepatuhan anggaran (budgetary compliance).

Pertama, sebagian dana negara dialirkan secara ilegal untuk membiayai serangkaian kegiatan di luar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)—seperti defile, upacara, hingga malam ramah tamah Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)—tanpa melalui mekanisme Perubahan DPA/APBD-P. Kedua, sejumlah alokasi dana menguap begitu saja tanpa didukung bukti penggunaan yang sah, sehingga indikasi pengeluaran gelap dan kelebihan pembayaran ini berpotensi kuat menjadi kerugian nyata bagi keuangan daerah.

Demi menjaga prinsip keberimbangan informasi dan akurasi pemberitaan, redaksi telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene. Namun, hingga berita ini diturunkan, masih belum ada tanggapan maupun klarifikasi resmi yang diterima redaksi. ( Liputan: Redaksi__Celebesnews )

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments