HomeBerita UtamaDi Balik Sorot Keras Anggaran Pemeliharaan Rp483 Juta di Rutan Mamuju, Desakan...

Di Balik Sorot Keras Anggaran Pemeliharaan Rp483 Juta di Rutan Mamuju, Desakan Audit Ditjenpas dan Konfirmasi yang Belum Berbalas

MAMUJU — Pengelolaan anggaran pemeliharaan gedung di lingkungan pemasyarakatan menuai sorotan. Berdasarkan penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun Anggaran 2026 yang dihimpun Celebesnews, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mamuju tercatat memiliki paket pekerjaan “Pengadaan Barang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan” dengan total pagu anggaran Rp483.739.000.

Paket tersebut dijalankan melalui mekanisme Pengadaan Langsung. Data yang tercatat mencantumkan spesifikasi pekerjaan berupa pembelian cat, kayu, dan atap dengan rincian volume dan harga satuan sebagai berikut Bangunan Tidak Bertingkat: 1.566 meter persegi dengan satuan harga Rp216.000, Bangunan Bertingkat: 642 meter persegi dengan satuan harga Rp216.000 Pekerjaan Halaman: 688 meter persegi dengan satuan harga Rp99.000

Besarnya nilai pagu tersebut memicu perhatian dari kalangan pegiat antikorupsi dan aktivis masyarakat sipil. Sorotan utama mengarah pada keterbukaan dokumen pendukung pengadaan—seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)—serta dasar pertimbangan penggunaan skema Pengadaan Langsung pada paket bernilai ratusan juta rupiah ini.

Pegiat antikorupsi, Mulyadi, S.H., mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk tidak tinggal diam dan segera menurunkan tim independen guna melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan anggaran pemeliharaan di Rutan Kelas IIB Mamuju pada tahun anggaran 2026.

“Kami meminta kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk segera menurunkan tim independen ke Rutan Kelas IIB Mamuju guna melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2026 ini,” ujar Mulyadi kepada Celebesnews, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Mulyadi, pemeriksaan mendalam diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta terhindar dari potensi penyimpangan atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Desakan serupa juga disampaikan aktivis LSM LIRA, Ahmad Zulkarnain, kepada Celebesnews, Sabtu (21/11/2026). Ia meminta Ditjenpas merespons secara serius perhatian publik yang mengarah pada tata kelola kegiatan pemeliharaan di satuan kerja tersebut.

“Kami minta Ditjenpas segera turun memberi atensi pada Rutan Mamuju atas sorotan publik terkait pengelolaan kegiatan pemeliharaan,” tegas Ahmad Zulkarnain.

Untuk menjaga keberimbangan informasi, redaksi Celebesnews telah melayangkan surat permintaan konfirmasi resmi kepada Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Kelas IIB Mamuju belum memberikan tanggapan atau jawaban atas konfirmasi yang diajukan. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments