MAKASSAR, CELEBESNEWS — Realisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di lingkungan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong Tahun Anggaran (TA) 2025 menyisakan tanda tanya besar. Pada paket kegiatan berkode tematik 005-2025 dengan uraian rincian output (RO) “Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten”, data kinerja menunjukkan lonjakan jumlah peserta yang sangat mencolok di tengah sisa anggaran puluhan miliar rupiah.
Berdasarkan data rekapitulasi kegiatan, pagu belanja paket ini dipatok sebesar Rp 81.542.178.000,- dengan target volume keluaran sebanyak 15.936 orang-peserta. Hingga realisasi berjalan, anggaran yang terserap tercatat Rp 63.903.454.451,- (78,37%) sehingga menyisakan pagu atau SILPA sebesar Rp 17.638.723.549,-. Namun, angka yang tidak lazim justru muncul pada capaian fisik: jumlah peserta melonjak menjadi 33.095 orang-peserta atau mencapai 207,68% dari target awal—bertambah 17.159 peserta dari rencana semula.
Lonjakan volume peserta yang melampaui dua kali lipat target awal berbanding terbalik dengan besaran biaya rata-rata per peserta. Jika mengacu pada pagu awal sebesar Rp 81,54 miliar dibagi target 15.936 peserta, biaya rata-rata per orang berada di kisaran Rp 5.116.853,-.
Sebaliknya, ketika realisasi anggaran sebesar Rp 63,90 miliar dibagi dengan realisasi 33.095 peserta, biaya riil per peserta (realized unit cost) anjlok menjadi Rp 1.930.910,- per orang—merosot lebih dari 62 persen. Penurunan tajam biaya satuan ini memicu pertanyaan serius mengenai pola pelaksanaan program, mulai dari potensi pengurangan komponen layanan pendukung peserta—seperti konsumsi, penginapan, modul/alat tulis, hingga fasilitas praktikum atau simulator—hingga risiko tergerusnya standar kompetensi tenaga pendidik transportasi laut yang semestinya mengacu pada ketentuan STCW/IMO.
Di sisi lain, membengkaknya angka peserta hingga 33.095 orang juga memunculkan sorotan terkait keabsahan administrasi dan verifikasi lapangan. Publik mempertanyakan apakah seluruh peserta tersebut benar-benar mengikuti proses pelatihan sesuai ketentuan, terdaftar resmi dalam sistem basis data seperti SIMKAPEL/Dephub, serta memiliki rekam jejak kehadiran yang dapat dipertanggungjawabkan, atau justru berpotensi memunculkan kerawanan penggembungan data capaian.
Selain anomali rasio anggaran dan volume peserta, terdapat pula pos nilai belanja khusus atau sub-kegiatan sebesar Rp 133.200.000,- dalam paket kegiatan tematik 005-2025 tersebut. Keberadaan pos belanja spesifik ini turut menjadi objek pendalaman untuk memastikan peruntukannya tidak tumpang tindih dengan pembiayaan lain maupun terindikasi dipecah menjadi paket-paket kecil guna menghindari mekanisme pengadaan kompetitif.
Menanggapi realisasi anggaran yang dinilai fantastis serta berbagai kejanggalan angka pada program tersebut, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan kegiatan di Poltekpel Barombong sepanjang tahun 2025.
“Kami minta KPK segera masuk ke Poltekpel Barombong mendalami pelaksanaan kegiatan tersebut,” tegas Masryadi kepada Celebesnews, Minggu (22/11/2026).
Terpisah, Direktur Poltekpel Barombong Dr. Efendi, S.E., M.Si yang dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi menjelaskan sehubungan dengan hal tersebut bahwa peningkatan jumlah peserta diklat memberikan konstribusi positif dan signifikan terhadap pencapaian terget realisasi penyelenggaran diklat teknis yang merupakan salah satu indicator capaian outpit pada Poltekpel Barombong. Selain mendukung pencapaian kinerja organisasi, peningkatan penyelenggaraan diklat tersebut juga merupakan bentuk komitmen dalam memperluas akses masyarakat terhadap Pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran, khususnya dalam meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta daya saing tenaga kerja maritim. Dengan demikian, diharapkan para lulusan diklat memiliki peluang yang lebih besar untuk memasuki dunia kerja, khususnya pada sector industry pelayaran dan pekerjaan di atas kapal.
Selanjutnya, terkait sisa pagu anggaran belanja pada DIPA Poltekpel Barombong bahwa Sebagian dari pagu tersebut merupakan anggaran yang berstatus blokir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
“Demikian kami sampaikan atas perhatian, masukan dan dukungan saudara terhadap peningkatan kualitas penyelenggaran Pendidikan dan pelatihan di Poltekpel Barombong, kami ucapkan terima kasih,”ungkap Direktur Poltekpel Barombong. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
