HomeBerita UtamaTemuan BPK di Dinkes Majene Bongkar Dugaan Rekayasa SPJ Rp263 Juta, CCW...

Temuan BPK di Dinkes Majene Bongkar Dugaan Rekayasa SPJ Rp263 Juta, CCW Minta Polisi dan Jaksa Bertindak

MAJENE — Di atas kertas pertanggungjawaban keuangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, mesin fotokopi bekerja keras menyedot anggaran, baliho bermunculan, dan tinta stempel seolah sah menempel. Namun, ketika auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turun tangan menguliti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene (Audited), realitasnya justru menyisakan kejanggalan. Fotokopi yang disebut-sebut dikerjakan ternyata berasal dari toko yang bahkan tidak punya mesin fotokopi, sementara kuitansi bernilai ratusan juta rupiah mencantumkan tanda tangan yang disangkal pemiliknya.

Sorotan tajam ini berpusat pada pos belanja bahan cetak Dinkes Majene. Dari pagu anggaran sebesar Rp1.272.314.679,00, realisasinya melesat hingga Rp1.128.769.334,00 atau 88,72%. Angka serapan yang nyaris menyentuh sembilan puluh persen itu sekilas tampak seperti kinerja optimal. Di balik deretan angka tersebut, tersimpan dugaan manipulasi administrasi dan aliran dana janggal yang memicu desakan keras dari kalangan pegiat antikorupsi agar diusut tuntas.

Penelusuran audit BPK mengarah pada pertanggungjawaban belanja cetak baliho dan fotokopi senilai total Rp263.105.000,00. Dana tersebut tercatat mengalir ke dua penyedia lokal, yakni Toko ADG sebesar Rp120.355.000,00 dan Toko BS sebesar Rp142.750.000,00.

Namun, verifikasi lapangan yang dilakukan auditor BPK mematahkan keabsahan dokumen yang terlampir dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan tersebut.

Keterangan dari kedua penyedia ini mengarah pada satu pola yang mengkhawatirkan dugaan penyusunan dokumen pertanggungjawaban secara tidak sah untuk meloloskan pencairan anggaran daerah.

Berdasarkan telaah atas aliran dana Rp263.105.000,00 tersebut, persoalan tidak berhenti pada kejanggalan kuitansi semata. Terdapat dua titik rawan penyimpangan yang dinilai menabrak koridor tata kelola keuangan daerah perlu jadi atensi apparat penegak hukum.

Temuan audit ini langsung memantik sorotan dari masyarakat sipil antikorupsi. Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, menilai temuan BPK tersebut tidak boleh berhenti sebatas rekomendasi administratif atau pengembalian semata, melainkan harus menjadi pintu masuk penegakan hukum.

“Temuan ini jadi pintu masuk untuk menyeret semua pihak terkait dalam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran negara pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Majene,” tegas Masryadi, sembari mendesak jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk turun tangan memeriksa seluruh pihak yang terlibat.

Demi menjaga prinsip keberimbangan informasi dan akurasi pemberitaan, redaksi telah mengirimkan surat permintaan konfirmasi kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi resmi yang diterima redaksi. ( Liputan: Redaksi__Celebesnews )

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments