HomeBerita UtamaHPS Vs Pagu Anggaran Pemeliharan Rutan Sengkang, CCW Desak Ditjen Pas Telisik...

HPS Vs Pagu Anggaran Pemeliharan Rutan Sengkang, CCW Desak Ditjen Pas Telisik Kewajaran Harga Rekanan

FOTO: Ilustrasi

SENGKANG — Pengelolaan anggaran belanja pemeliharaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sengkang tahun anggaran 2026 terus memantik sorotan tajam dari publik. Dugaan ketidakwajaran dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan kini menjadi bahan pertanyakan utama. Kondisi ini memicu desakan agar pihak berwenang segera membuka dokumen pengadaan guna memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan uang negara.

Lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW) menilai terdapat indikasi celah riskan pada proses penetapan harga yang disepakati bersama pihak rekanan. Perbedaan nilai antara pagu belanja dan HPS yang ditetapkan ditengarai tidak mencerminkan harga pasar yang wajar. Ketimpangan tersebut menguatkan indikasi adanya skema penetapan Harga dalam pelaksanaan proyek perawatan fasilitas tahanan tersebut patut dipertanyakan.

Direktur CCW, Masryadi, menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) tidak boleh tinggal diam merespons keresahan masyarakat. Saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11/2026), ia mendesak Ditjen PAS untuk segera mengambil langkah konkrit dengan memeriksa secara menyeluruh seluruh dokumen penawaran dan penetapan harga rekanan yang terlibat dalam proyek pemeliharaan Rutan Sengkang.

“Ditjen PAS harus segera mendalami sorotan publik yang muncul. Periksa HPS rekanan dan pagu anggaran. Lihat selisihnya, kami minta ini diaudit total, dan ada tindak lanjutnya,” tegas Masryadi dalam keterangannya kepada Celebesnews. Menurutnya, audit komprehensif sangat krusial untuk membuktikan apakah penetapan HPS telah sesuai dengan asas akuntabilitas atau justru menguntungkan pihak tertentu.

Desakan ini meletakkan keterbukaan informasi sebagai kunci penyelesaian polemik belanja pemeliharaan Rutan Sengkang 2026 yang disotot public. Publik kini menanti ketegasan Ditjen PAS serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk melakukan investigasi mendalam, menyisir setiap angka dalam dokumen kontrak, dan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum maupun dugaan penyalahgunaan wewenang.

Terpisah, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sengkang, Oki Setiawan, A.Md. IP., S.H., M.Si menjelaskan Terkait paket pekerjaan dimaksud, bahwa kegiatan tersebut terbagi dalam tiga tahapan pekerjaan, dengan metode Pengadaan Langsung, yang
masing-masing memiliki nilai di bawah Rp 200.000.000,00. Hal ini di lakukan berdasarkan
pembagian tahapan anggaran yang telah direncanakan sejak awal dalam Rencana Umum
Pengadaan (RUP), Rencana Penarikan Dana (RPD), dan target realisasi anggaran per
triwulan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Terkait rincian analisa harga satuan pekerjaan (AHSP), penyusunannya
didasarkan pada Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Keuangan, serta mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai
ketentuan yang berlaku. Komponen pemel iharaan yang termasuk dalam Pemel iharaan
Gedung dan Bangunan tidak bertingkat, halaman Gedung dan bangunan serta
Pemel iharaan Gedung dan Bangunan bertingkat mel iputi renovasi ruang pendidikan,
ruang tahanan wanita plus sekat pembatas, ruang besukan, Poliklinik, tembok pagar,
selasar, renovasi gedung bertingkat, perbaikan lantai, sekat antar ruangan, dan renovasi
pagar dan paving blok, parkiran, rangka gedung dan tampilan depan rutan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Rutan Sengkang mengutamakan Perusahaan/Pengusaha Lokal sebagai wujud pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha serta meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha keci l (UMK), dan koperasi . Untuk itu, Paket Pekerjaan tersebut di laksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, dalam hal ini Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. ASRI SEJAHTERA ABADI yang berlokasi di Kabupaten Wajo. Perusahaan tersebut sudah terdaftar dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Skema pengawasan lapangan di lakukan dengan menentukan titik pekerjaan yang sebelumnya belum sampai pada tahapan pemeliharaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dengan tahun sebelumnya.

Terkait transparansi dan kuaitas pekerjaan, seluruh paket pekerjaan telah selesai
di laksanakan dengan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai ketentuan
dalam perjanjian kerja. Adapun Informasi perencanaan pengadaan dapat diakses publik
melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). ( Liputan Khusus: Redaksi__Celeebsnews )

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments