FOTO: Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain
MAKASSAR — Pengelolaan anggaran negara di lembaga pendidikan kedinasan menuai sorotan tajam publik. Proyek Rehabilitasi Gedung Layanan Kesehatan Peserta Diklat di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (Poltekpel) Barombong tahun anggaran 2025 menjadi buah bibir setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan indikasi penyimpangan serius berupa kelebihan pembayaran. Proyek yang seharusnya berfungsi sebagai pilar utama fasilitas kesehatan taruna ini justru diduga kuat menjadi celah kebocoran keuangan negara.
Ketegasan sikap datang dari Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain. Kepada Celebesnews, Jumat (13/11/2026), ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap melaporkan secara resmi masalah proyek Poltekpel Barombong tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada pekan depan.
Berdasarkan dokumen audit resmi yang dikantongi, proyek berpagu anggaran senilai Rp1.011.409.070,00 ini diikat melalui Surat Perjanjian Kontrak Nomor: PL.107/23/12/POLTEKPEL.B/2025 tertanggal 23 Juli 2025. Dinamika proyek kian mencurigakan tatkala kontrak tersebut sempat diperbarui melalui Adendum I Nomor: BA.CCO/PL.107/53/4/POLTEKPEL.B/2025 pada 25 September 2025.
Alih-alih rampung dengan kualitas prima, proyek ini justru terseret dalam temuan investigatif BPK akibat dugaan ketidaksesuaian realisasi di lapangan. Sorotan utama tertuju pada menganga-nya selisih antara perhitungan volume fisik bangunan dengan pencairan anggaran yang telah dikucurkan secara penuh (100 persen).
Kasus ini memicu pertanyaan besar yang mengarah langsung kepada rantai pertanggungjawaban teknis, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, hingga Pengawas Lapangan. Bagaimana mungkin anggaran negara dapat tersalurkan sepenuhnya sementara progres fisik dan spesifikasi diduga kuat jauh panggang dari api alias tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)?
Kelalaian atau dugaan pembiaran terstruktur dalam mekanisme verifikasi teknis ini mengindikasikan adanya indikasi persekongkolan terselubung antara oknum birokrasi kampus dan kontraktor pelaksana demi meraup keuntungan pribadi.
Publik patut mempertanyakan, apakah pihak Poltekpel Barombong benar-benar melakukan pengujian sampel fisik dan uji fungsi (commissioning test) secara independen sebelum fasilitas tersebut diserahterimakan? atau mengabaikan standar keselamatan pada fasilitas kesehatan taruna bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengabaian nyata terhadap keselamatan manusia.
Menanggapi borok pengelolaan keuangan negara ini, Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, turut angkat bicara melayangkan desakan keras agar aparat penegak hukum (APH) tidak bersikap pasif dan segera turun tangan mengusut tuntas aliran dana negara yang mengalir ke pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Dalam keterangannya baru-baru ini, Masryadi secara tegas meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk segera menerjunkan tim investigasi serta melakukan audit konstruksi secara menyeluruh.
“Kami minta kegiatan tersebut diaudit total. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari PPK, kontraktor, hingga konsultan pengawas untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara ini,” ujar Masryadi dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi resmi kepada Direktur Poltekpel Barombong demi menegakkan prinsip jurnalisme berimbang (cover both sides) tak mendapatkan tanggapan serta jawaban. Publik kini menanti langkah taktis dan nyata dari Kejari Makassar, Kejati, hingga Polda Sulsel untuk menindaklanjuti temuan audit negara ini secara transparan. ( Liputan Khusus: Redaksi__Celebesnews )
