CELEBESNEWS, PAREPARE – Indikasi penyimpangan dalam sistem pengadaan publik kembali mencuat. Satuan Kerja (Satker) Lapas Kelas IIA Parepare Tahun Anggaran 2026 diduga kuat melakukan praktik pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari metode Tender/Lelang Umum maupun e-catalog.
Berdasarkan hasil penelusuran data pada sistem pengadaan publik, ditemukan adanya kembaran atau kesamaan Kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) pada 2 (dua) paket pengadaan pekerjaan pemeliharaan gedung dan halaman kantor.
Kedua paket tersebut masing-masing Paket 1: Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Tahap I | Volume: 9.600 m² | Pagu: Rp195.000.000,- | Metode: Pengadaan Langsung | Kode MAK: WA.6172.EBA.994.002.0C.523111
Paket 2: Pengadaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Tahap II | Volume: 9.600 m² | Pagu: Rp340.270.000,- | Metode: Pengadaan Langsung | Kode MAK: WA.6172.EBA.994.002.0C.523111
Berdasarkan analisis teknis dan normatif terhadap data tersebut, terdapat beberapa poin krusial yang diduga berpotensi melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah Dugaan Pemecahan Paket: Pemisahan pekerjaan pemeliharaan dengan rincian, volume (9.600 m²), serta kode MAK yang persis sama menjadi Tahap I dan Tahap II mengindikasikan adanya upaya memecah paket agar terhindar dari tender terbuka atau e-catalog. Akumulasi nilai kedua paket tersebut mencapai Rp535.270.000,-, angka yang jauh melampaui ambang batas Pengadaan Langsung sebesar Rp200.000.000,-, sehingga berpotensi melanggar Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Potensi Anggaran Ganda: Kesamaan kode MAK dan volume pekerjaan fisik (9.600 m²) berpotensi menimbulkan tumpang tindih (overlapping) objek pemeliharaan atau bahkan pencairan anggaran ganda pada area yang sama
Selain itu, terdapat selisih anggaran yang sangat signifikan antara Tahap I (Rp195 Juta) dan Tahap II (Rp340,27 Juta) untuk luas volume fisik yang persis sama (9.600 m²). Ketimpangan ini memicu dugaan kuat adanya praktik penyuimpangan harga maupun penyusunan HPS yang tidak transparan
Menanggapi temuan ini, Koordinator Wilayah LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, angkat bicara secara tegas. Kepada Celebesnews, Kamis (23/10/2026), ia mendesak pihak berwenang untuk segera turun tangan.
“Kami meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) untuk segera melakukan audit total terhadap penggunaan anggaran di Lapas Kelas IIA Parepare,” tegas Ahmad Zulkarnain.
Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Parepare yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak mendapatkan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
