MAKASSAR — Anggaran pengadaan dua paket rambu suar senilai kurang lebih Rp9,9 miliar di lingkup Distrik Navigasi Kelas I Makassar menuai sorotan tajam dari masyarakat. Angka yang fantastis ini dinilai jauh di luar kewajaran dan memicu kecurigaan publik adanya pembengkakan harga atau pemecahan paket yang tidak transparan. Lembaga anti-korupsi mendesak Direktur Jenderal Perhubungan Laut segera menurunkan tim audit independen guna menelusuri kebenaran di balik angka yang menggelitik tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, dua paket pekerjaan terpisah sama-sama bergerak di bidang pengadaan dan pemasangan rambu suar, namun total anggarannya mencapai hampir sepuluh miliar rupiah. Yang menjadi pertanyaan besar adalah: spesifikasi apa yang dipakai sehingga biayanya mencapai angka fantastis tersebut? Apakah ada kesesuaian antara harga kontrak dengan harga pasar yang berlaku saat ini? Ketidakjelasan ini membuat publik makin curiga adanya dugaan praktik yang tidak sehat di balik proses pengadaan tersebut.
“Anggaran sebesar itu untuk rambu suar saja sangat mencurigakan. Public bertanya-tanya, rambu suar jenis apa yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah,” tegas Direktur Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada Celebesnews, Kamis (8/10/2026).
Oleh karena itu, desakan kian menguat agar Dirjen Perhubungan Laut segera menurunkan tim audit independen dari pusat ke Makassar. Tim tersebut harus memeriksa dari hulu ke hilir — mulai dari perencanaan, spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia jasa, hingga realisasi pekerjaan di lapangan. Transparansi mutlak diperlukan agar masyarakat tahu bahwa uang miliaran rupiah itu digunakan secara tepat dan tidak ada yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jangan tunggu sampai ada kerugian negara yang terbongkar baru bergerak. Cegah sejak dini. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka audit akan membuktikannya. Tapi jika ada penyimpangan, maka siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas desakan tersebut. Masyarakat akan terus mengawal proses ini dan menuntut penjelasan resmi dari pihak Distrik Navigasi Kelas I Makassar maupun kantor pusat di Jakarta.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Distrik Navigasi Kelas I Makassar belum memberikan jawaban resmi terkait permintaan konfirmasi pengadaan rambu suar tersebut. Publik dan pegiat anti-korupsi kini menanti keterbukaan informasi dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Disnav Makassar untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan alokasi anggaran Rp9,9 miliar tersebut apakah sesuai dengan asas tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. ( Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews )
