FOTO: Ilustrasi
MAKASSAR — Pengelolaan anggaran pengelolaan kebersihan di tingkat kecamatan kembali menjadi sorotan publik. Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar didesak untuk turun tangan menyelidiki indikasi dugaan ganda atau double budgeting pada pos anggaran Jasa Tenaga Kebersihan di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
Hal ini setelah ditemukannya pengalokasian anggaran yang disinyalir tumpang-tindih untuk objek pembiayaan dan kegiatan yang sama. Praktik ini dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan daerah serta mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih.
Berdasarkan informasi dan dokumen anggaran yang yang tampil pada SiRUP LKPP 2026, pengalokasian dana untuk pembayaran insentif maupun upah tenaga kebersihan di wilayah Kecamatan Bontoala terindikasi tercatat di lebih dari satu item kegiatan. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya penggelembung pengeluaran yang tidak sesuai dengan realisasi operasional di lapangan.
Sejumlah pihak dari elemen masyarakat sipil mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya tim tindak pidana khusus Kejaksaan, untuk segera melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) guna memverifikasi kebenaran informasi yang tampil pada SiRUP LKPP tersebut.
“Kejaksaan harus sigap dan tidak tinggal diam. Jika benar ada double budgeting pada anggaran jasa tenaga kebersihan ini, maka itu bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, melainkan ada indikasi kesengajaan yang berpotensi merugikan negara,” ujar salah seorang aktivis pemerhati kebijakan publik di Makassar, Mulyadi SH pada, Minggu (20/9/2026).
Selain persoalan potensi kerugian negara, dobel anggaran ini juga dikhawatirkan berdampak langsung pada para pekerja di lapangan. Dalam banyak kasus pengelolaan anggaran kebersihan, ketidaktransparanan alokasi dana kerap berujung pada tidak maksimalnya hak-hak yang diterima oleh para petugas kebersihan yang saban hari menjaga kebersihan kota.
Masyarakat berharap Kejaksaan dapat segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait di lingkup Kantor Kecamatan Bontoala, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta bendahara pengeluaran, guna membuka secara terang benderang alur penggunaan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kecamatan Bontoala belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan double budgeting anggaran jasa tenaga kebersihan yang disorot publik tersebut. ( Liputan Khusus: Redaksi_Celebesnews )
