MAKASSAR — Sorotan tajam mengarah ke jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah Sulawesi. Kali ini, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Setiady Sekendar mencatatkan angka fantastis, yakni menembus Rp8,5 Miliar. Tak hanya itu, aset berupa tanah dan bangunan ternyata tersebar di Jakarta. Hal ini memicu desakan kuat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera meneliti secara mendalam kewajaran sumber kekayaan tersebut.
Berdasarkan data LHKPN yang dapat diakses publik, total kekayaan yang dimiliki oleh pejabat strategis tersebut mencapai angka Rp8,5 Miliar, dengan rincian aset yang mencakup properti, kendaraan, harta bergerak, serta simpanan. Yang menjadi sorotan utama adalah keberadaan aset tanah dan bangunan yang berada di wilayah Jakarta — menimbulkan pertanyaan wajar dari masyarakat luas.
Koordinator koalisi pegiat anti-korupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH menyampaikan bahwa angka Rp8,5 Miliar bukanlah jumlah yang kecil, sehingga kewajarannya wajib ditelusuri secara serius oleh lembaga berwenang.
“Dengan total kekayaan yang menembus Rp8,5 Miliar lebih dan memiliki aset yang tersebar hingga Jakarta, wajar jika publik meminta KPK untuk turun tangan dan menelitinya secara mendalam. Jabatan General Manager di Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memegang wewenang yang sangat besar, sehingga transparansi dan akuntabilitas harta kekayaannya menjadi mutlak. Kenaikan dan besaran kekayaan tersebut harus dapat dijelaskan secara rinci sumbernya,” tegasnya, Selasa (1/9/2026).
Menurut Mulyadi beberapa hal krusial yang didesak agar diteliti oleh KPK antara lain Kesesuaian dengan penghasilan resmi: Apakah total kekayaan Rp8,5 Miliar lebih tersebut wajar jika dibandingkan dengan akumulasi gaji, tunjangan, dan penghasilan sah lainnya selama masa jabatan dalam laporan periodic 2024-2025.
Asal-usul aset di Jakarta: Bagaimana dan kapan aset tanah dan bangunan di Jakarta tersebut diperoleh, serta dari sumber dana apa?
“Kami tidak menuduh ada pelanggaran. Namun angka yang sedemikian besar dengan aset yang tersebar jauh dari wilayah penugasan, itulah yang memerlukan penjelasan transparan. Jika semuanya berasal dari penghasilan yang sah, maka tidak ada yang perlu ditutupi. KPK sebagai lembaga yang berwenang wajib memverifikasi hal ini agar publik percaya,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terkait kenaikan kekayaan dan aset yang dimiliki. Publik berharap ada penjelasan terbuka guna menjaga kepercayaan terhadap integritas pengelolaan BUMN di wilayah Sulawesi.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan khusus: Redaksi Celebesnews )
