PAREPARE — Lembaga pengawas anti-korupsi Celebes Corruption Watch (CCW) secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera memfokuskan penyelidikan terhadap dugaan pemahalan harga (mark-up) dalam pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Desakan ini disampaikan usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel merilis temuan yang membuktikan nilai kontrak jauh melampaui harga wajar di pasaran.
Sebagaimana tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, pengadaan IPAL tersebut menyerap anggaran negara sebesar Rp 1,2 Miliar lebih. Namun saat dilakukan verifikasi harga pasar dan perbandingan dengan Standar Satuan Harga (SSH) Kota Parepare, ditemukan selisih yang sangat besar.
“Selisih sampai ratusan juta rupiah itu tidak bisa disebut sekadar selisih harga pasar. Ini indikasi kuat adanya dugaan rekayasa harga atau mark-up yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Kejati Sulsel harus segera membidik temuan ini dan memeriksa siapa pihak yang bertanggung jawab,” tegas ketua umum CCW, Masryadi pada, Sabtu (18/7/2026).
CCW menyoroti adanya dugaan kelalaian hingga kesengajaan dalam proses perhitungan harga wajar sebelum kontrak ditandatangani. “Pengadaan barang dan jasa wajib berdasarkan harga pasar yang berlaku. Kalau sampai harga yang disepakati jauh lebih mahal dari harga di toko atau penyedia jasa lain, pasti ada yang tidak beres di baliknya,” tambahnya.
Masryadi ini meminta Kejati Sulsel untuk menelusuri peran Pejabat Pembuat Komitmen, tim perencana anggaran, hingga pihak penyedia jasa yang ditunjuk. Selain itu, CCW juga menuntut agar seluruh potensi kerugian daerah segera dipulihkan dan masalah ini tidak dihentikan di tengah jalan.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Parepare yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan Khusus : Redaksi Celebesnews )
