FOTO : Ilustrasi
SELAYAR — Hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar temuan penting terkait pengelolaan keuangan di SMP Negeri 1 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan antara realisasi belanja yang dilakukan dengan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disusun dan dilaporkan pada tahun 2024.
Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK mencatat bahwa sejumlah transaksi pengeluaran dana operasional sekolah tidak tercatat secara akurat dan lengkap. Ada perbedaan nilai, rincian barang/jasa, maupun bukti pendukung yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam laporan pertanggungjawaban. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari dana publik.
Dana yang dimaksud sebagian besar berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) dan anggaran pendukung lainnya yang dialokasikan untuk menunjang proses belajar mengajar, perawatan fasilitas, serta kebutuhan operasional harian sekolah. Seharusnya setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan didukung bukti yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
Merespon temuan tersebut, aktivis anti korupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH kepada Celebesnews pada, Jumat (12/6/2026) menyatakan bahwa ketidaksesuaian ini tidak dapat dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa. “Dokumen pertanggungjawaban adalah bukti sah bahwa uang negara digunakan sesuai tujuan. Jika kenyataannya tidak sama dengan yang tertulis, maka muncul risiko terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” ujarnya.
Temuan ini segera menjadi sorotan publik. Aktivis senior satu ini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera menindaklanjuti hasil audit tersebut mendesak agar dilakukan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian, apakah terjadi kesalahan pencatatan atau ada unsur kesengajaan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Pengelolaan dana sekolah harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada ketidaksesuaian, harus segera dibenarkan dan dijelaskan kepada publik. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk kemajuan pendidikan justru dikelola secara tidak tertib,” tegasnya.
Aktivis antikorupsi ini juga meminta agar dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dokumen keuangan sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Jika terbukti ada potensi kerugian negara, maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengembalikan sepenuhnya dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terpisahk Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Benteng Selayar yang berusaha dikonfirmasi melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Redaksi Celebesnews )
