MAKASSAR — Sebagai warga yang peduli dengan pengelolaan keuangan daerah, sejumlah pegiat dan aktivis anti korupsi menyampaikan laporan dan pertanyaan penting kepada Bapak Walikota terkait pengadaan jasa tenaga administrasi di lingkungan Kantor Kecamatan Mamajang. Ada hal yang terasa ganjil dan menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat: untuk apa sebenarnya anggaran yang disiapkan senilai ratusan juta rupiah itu digunakan? Dan yang lebih mengundang kecurigaan, mengapa anggaran sebesar itu justru dipecah menjadi paket-paket yang nilainya kecil-kecilan?
Anggaran untuk pengadaan jasa tenaga administrasi sejatinya dialokasikan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pelayanan di tingkat kecamatan. Dana ini seharusnya digunakan untuk membayar jasa tenaga yang membantu menyusun dokumen, mengurus administrasi kependudukan, mengelola data, dan berbagai tugas lain yang dibutuhkan agar pelayanan kepada warga dapat berjalan dengan baik, cepat, dan rapi. Dengan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah, seharusnya pengadaannya dilakukan secara terbuka, jelas tujuannya, serta dapat dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya.
Namun, ketika diteliti lebih lanjut, cara pengelolaan anggaran ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Alih-alih disusun dan dilaksanakan dalam satu kesatuan pengadaan yang jelas rencana dan tujuannya, anggaran tersebut justru dipotong-potong dan dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan nilai yang terlihat tidak terlalu besar jika dilihat satu per satu. Cara ini dinilai tidak wajar dan menimbulkan dugaan bahwa ada maksud tertentu yang disembunyikan di balik langkah tersebut.
“Kami ingin bertanya kepada Bapak Walikota selaku pimpinan tertinggi yang memegang kendali pengelolaan keuangan daerah. Untuk apa sebenarnya uang ratusan juta itu dibelanjakan? Berapa orang tenaga yang diangkat? Apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Apakah hasil kerja mereka sudah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan? Dan yang paling penting, mengapa anggaran sebesar itu justru dipecah menjadi paket-paket kecil? Apakah ini cara yang dipakai untuk menghindari aturan pengadaan yang berlaku, agar tidak perlu dilakukan proses penawaran terbuka yang melibatkan banyak pihak?” ujar Ikhsan aktivis anti korupsi sekaligus ketua LSM PSMP Sulawesi Selatan kepada Celebesnews pada, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam aturan yang berlaku, pengadaan barang atau jasa dengan nilai tertentu harus melalui proses yang terbuka, diawasi, dan dapat diketahui oleh publik. Namun jika anggaran sengaja dipecah menjadi bagian-bagian yang nilainya berada di bawah batas yang ditentukan, maka prosesnya bisa disederhanakan dan tidak perlu melalui tahapan yang ketat. Cara seperti ini sering kali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar lebih mudah mengatur penggunaan dana sesuai keinginan sendiri, bahkan berpotensi untuk disalahgunakan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kami tidak berprasangka buruk, tapi cara yang dilakukan ini sangat tidak masuk akal. Kalau tujuannya baik dan semua berjalan sesuai aturan, untuk apa harus dipotong-potong? Bukankah akan lebih rapi dan mudah dipertanggungjawabkan jika disusun dan dilaksanakan dalam satu rencana yang jelas? Sikap ini justru membuat kami semakin yakin bahwa ada hal yang tidak beres di dalamnya,” tambahnya.
Selain itu, Ikhsan juga mempertanyakan manfaat nyata yang diperoleh dari pengeluaran dana tersebut. Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi yang disampaikan kepada publik mengenai rincian penggunaan anggaran, siapa saja yang menerima pembayaran, serta apa saja hasil kerja yang telah diselesaikan oleh tenaga yang diangkat tersebut. Padahal, sebagai uang rakyat, seluruh informasi itu berhak diketahui oleh setiap public.
“Kami harap Bapak Walikota tidak membiarkan hal ini berlarut-larut. Segera lakukan pengecekan menyeluruh, minta penjelasan yang rinci dari pihak Kecamatan Mamajang, dan buktikan kepada kami bahwa anggaran itu digunakan dengan benar. Jika ternyata ada penyimpangan atau pelanggaran aturan, ambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. Jangan sampai uang yang seharusnya untuk kepentingan pelayanan warga justru berakhir di tangan pihak-pihak yang tidak berhak,” tegas Ikhsan.
Sementara itu, Camat Mamajang yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan masih tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Ical )
