MAKASSAR — Terungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar dugaan skandal anggaran negara pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Sulsel. BPK menemukan belanja sewa peralatan dan mesin pada laporan hasil pemeriksaan tahun 2024 sebesar Rp Rp1.440.000.000,00 tak tersedia anggarannya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran dan SP2D oleh BPK, diketahui bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Sewa Kendaraan Dinas dengan spesifikasi Diesel 2400Cc Manual (20 unit Toyota New Hilux Double Cabin), Pemprov Sulsel telah mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun 2024 sebesar Rp2.925.200.000,00. Namun, dalam APBD Perubahan, anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 940.224.912,00 menjadi sebesar Rp2.047.640.000,00.
Pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK terhadap dokumen realisasi belanja dan kontrak menunjukkan bahwa terdapat dua kontrak dengan PT ASA Tbk sebesar Rp1.440.000.000,00, yang terdiri dari:
- Kontrak Nomor 027/163/PB-DLHK/IV/2024 tanggal 30 April 2024 senilai Rp 288.000.000,00 untuk sewa satu bulan x 20 unit dan
- Adendum Kontrak Nomor 027/205.1/PB-DLHK/XI/2024 tanggal 2 September 2024 senilai Rp1.152.000.000,00 untuk sewa tambahan empat bulan x 20 unit.
Merespon temuan tersebut Koordinator jaringan aktivis antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH kepada Celebesnews pada, Kamis (22/1/2026) mendesak Polda Sulsel maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mengambil Langkah hukum atas belanja sewa peralatan dan mesin yang tak tersedia anggarannya tersebut.
“Kami minta Polda dan Kejati Sulsel segera menurunkan tim melakukan penyelidikan untuk mendalami temuan BPK tersebut,”tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Sulsel yang berusaha dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tak memberikan tanggapan serta jawaban. ( Liputan : Redaksi Celebesnews )
