MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memberi atensi dan melakukan telisik harta kekayaan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Herry Rachmat Widjaja lantaran diduga tak anomaly.
Aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ahmad Zulkarnain kepada celebesnews.co.id pada, Kamis (30/10/2025) menyatakan, KPK penting melakukan penyelidikan harta kekayaan pejabat di lingkup Kementerian Pariwisata ini untuk memastikan kewajarannya.
“Kami meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan terkait kewajaran harta kekayaan yang bersangkutan lantaran yang bersangkutan sendiri sebagai pejabat public dengan nilai harta kekayaan diduga tak anomaly,”ujarnya.
Ahmad Zulkarnain menyebut, penting untuk melihat dan mengusut kekayaan yang berangkutan apalagi merupakan pejabat public “Kami minta ini ditelusuri KPK, perlu ditelusui sumber harta yang ada dan kewajarannya patut ditelisik,”ungkapnya.
Oleh karena itu, KPK diminta memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi terkait asal usul atau sumber hartanya tersebut. “KPK memiliki kewenangan untuk menganalisis dan mengkonfirmasi harta pejabat public apalagi dengan dugaan tak anomaly. Kami minta ini menjadi atensi KPK untuk segera memanggil yang bersangkutan,”tandasnya.
Lanjut dikatakannya, terhadap harta penyelenggara negara KPK yang dinilai tidak wajar kemudian dianalisis dan dikonfirmasi kepada pelapor dan jika tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum baik oleh KPK jika merupakan wilayah kewenangan KPK.
Dikutip dari laman Lhkpn.kpk laporan harta kekayaan yang bersangkuan pada pelaporan periodik 2023 dan pada laporan periodik tahun 2024 jumlah alat transportasi dan mesin miliknya hanya satu unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2014. Total harga motor itu Rp 11.000.000.
Terpisah, Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Herry Rachmat Widjaja yang dikonfirmasi oleh Celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi menjelaskan bahwa benar, jumlah harta kekayaan yang tercantum dalam LHKPN tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp672.460.444 adalah benar adanya dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai tersebut merupakan hasil pelaporan yang akurat dan telah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan dokumen dan data pendukung yang sah.
Selanjutnya, benar pula bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kendaraan bermotor roda empat (mobil) atas nama pribadi. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, yang bersangkutan menggunakan kendaraan dinas operasional milik negara yang melekat pada jabatan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut juga dapat diakses melalui situs resmi Politeknik Pariwisata Makassar di www.poltekparmakassar.ac.id pada menu profil pimpinan.
“Demikian klarifikasi dan konfirmasi ini kami sampaikan sebagai wujud keterbukaan
informasi publik dan akuntabilitas pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima
kasih,”tutupnya. ( Liputan : Ical )
