GOWA — Pegiat LSM Solidaritas Merah Putih meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan penyimpangan perusahaan PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri (Perseroda) di Kabupaten Gowa dalam berkegiatan menjalankan usaha penambangan pasir beroperasi tanpa izin IUP Produksi Operasi selama tahun 2023.
Ketua umum LSM Solidaritas Merah Putih, Ikhsan kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (17/12/2024) meminta kepada Kejati Sulsel untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi dan menindaklanjuti temuan BPK tanpa harus menunggu atau tergantung laporan masyarakat. Kejati harus jemput bola.
Karena itu Ikhsan mendesak Kejati untuk mengusut indikasi tersebut agar tuntas, jika hasil penyelidikan ada penyimpangan dari bukti-bukti yang ada, maka status bisa ditingkatkan ke penyidikan hingga menetapkan adanya tersangka.
“Kami meminta Kejati Sulsel masuk mengusut temuan itu dan memeriksa semua pihak-pihak terkait. Kok, bisa Persoroda ini beroperasi dengan izin IUP yang telah mati,”tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dikutip dari laporan hasil pemeriksaan BPK, PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri (Perseroda) menjalankan usaha penambangan pasir. Laporan Keuangan PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri tahun 2023 menyajikan pendapatan dari penjualan material pasir untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 522.081.400,00 dan Rp 640.122.600,00.
Hasil pemeriksaan atas dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi terakhir yang dimiliki PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri (Perseroda) menunjukkan bahwa izin yang dimiliki sudah tidak berlaku sejak tahun 2021 dan 2022.
Hasil pemeriksaan atas dokumen dan konfirmasi menunjukkan bahwa 2023 IUP Produksi Operasi milik PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri tidak aktif lagi.
Terpisah, Direktur PT Punggawa Bakti Gowa Mandiri yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi sejak beberapa pekan lalu, hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan tanggapan dan jawaban. ( Liputan : Ical )
