MAKASSAR — Nah, usai mempertanyakan perkembangan proses hukum Pj Bupati Polman di Sulawesi Berat setelah menjalani pemeriksaan pada April lalu di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat yang dinilai jalan di tempat, kini dipastikan bakal segera memasuki babak baru. Aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) bakal meyalangkan surat ke Satgas Mahkama Agung RI di Jakarta meminta agar proses hukum penjabat bupati ini disuvervisi.
“Kami akan menyurati sagtas Mahkama Agung meminta pemeriksaan Pj Bupati Polman ini untuk disuvervesi agar proses hukum yang ada dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” kata Ahmad Zulkarnain, aktivis LSM LIRA, kepada celebesnews.co.id pada, Kamis (26/9/2024).
Kepada Mahkama Agung, kata dia, diharapkan proses hukum Pj Bupati Polman ini dapat lebih transparan, apalagi dengan laporan yang akan langsung ditujukan kepada tim satgas.
“Sejak pemeriksaan pada April 2024 lalu pada Kejari Polewali Mandar hingga kini belum ada kejelasan sejauhmana prosesnya kepada public. Nah, ini yang kemudian mendorong kami akan melayangkan surat ke satgas Mahkama Agung agar masalah ini disuvervisi,”tandasnya.
Padahal, Korps Adhyaksa setempat itu sebelumnya, sangat gencar mamanggil dan memeriksa bebeapa pihak yang dicurigai ikut bertanggungjawab dalam pengadaan seragam Linmas di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebesar Rp 1,7 Miliar pada 24 April 2024 lalu tersebut.
Sementara publik dan masyarakat sangat berharap prosesnya cepat. Namun kenyataannya sampai sekarang, dinilai jalan ditempat dan menimbulkan tanda tanya.
Oleh karena itu, LSM LIRA merespon persoalan tersebut yang ikut melibatkan Pj Bupati Polman dipanggil oleh Kejari Polman terkait pengadaan seragam Linmas ini.
Terpisah, Pj Bupati Polman, Ilham Borahima yang dikonfirmasi oleh celebesnews menjelaskan secara singkat terkait pengadaan seragam Linmas tersebut belum terdapat potensi kerugian negara yang terjadi. ( Laporan : ical )
