MAKASSAR — Nah, buntut pemanggilan Penjabat (Pj) Bupati Polewali Mandar oleh Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada April lalu mulai memantik reaksi sejumlah kalangan aktivis dan pegiat antikorupsi. Salah satunya datang dari Ketua LSM Solidaritas Merah Putih, Ikhsan kepada celebesnews.co.id pada, Senin (23/9/2024) mempertanyakan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP proses pemeriksaan tersebut kepada public.
“Kami harapkan Kejari Polewali Mandar mengusut tuntas pembelian seragam linmas tersebut menyusul adanya pemeriksaan yang turut melibatkan Pj Bupati Polman pada April lalu,”ujarnya.
Ikhsan meminta penyidik Kejari Polman melanjutkan proses hukum yang ada usai memeriksa sejumlah pihak dalam pengadaan seragam Linmas ini.
“Kami akan mengawal proses hukum yang ada dan kami akan lakukan monitoring. Kami harapkan Kejari Polman akan menuntaskan persoalan ini hingga ke pengadilan,”tandasnya.
Diketahui, Kejari Polewali melakukan penyelidikan pengadaan seragam hansip Kabupaten Polewali Mandar (Polman) sebesar Rp 1,7 Miliar pada 24 April 2024.
Sejumlah pejabat Pemkab Polman telah menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Polewali, diantaranya Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.
Kemudian Kepala Bagian Keuangan Pemkab Polman, para pejabat ini dimintai keterangan soal proses pengadaan baju linmas.
“Saya kemarin dipanggil Jaksa dimintai keterangan, saya jelaskan kalau saya tidak tahu soal pengadaan baju linmas itu, karena memang anggarannya tidak diusulkan dan tidak dilelang.” Ujar Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkab Polman, Nilawati saat ditemui oleh media di ruang kerjanya, Rabu 24 April 2024 lalu.
Nilawati mengaku tidak mengetahui sumber anggaran pembelian seragam linmas Polman tersebut, sebab anggarannya juga tidak melekat di Satpol PP.
‘Baju linmas yang sudah dibagikan itu tidak bisa dijadikan aset daerah, karena tidak tercatat dan dilelang, meskipun sudah ditarik KPU Polman.” Terangnya.
Terpisah, Kasi Intel Kejari Polewali, Farid membenarkan bila tim penyidik kejaksaan telah memeriksa pejabat Pemkab Polman soal kasus dugaan korupsi pengadaan baju linmas.
Menurutnya Kejari Polewali bakal merilis kasus pengadaan seragam linmas ini . “Kita sudah periksa sejumlah saksi-saksi, mereka dimintai keterangan, kalau dia bayar iya salah, kalau dia bayar masuk dia.” Tuturnya.
Pengadaan seragam linmas Polman tersebut dilakukan menjelang pemilu serentak 14 Februari lalu.
Masing-masing Tempat Pemungutan Suara(TPS) mendapatkan dua seragam linmas, sementara jumlah TPS di Polman pada pemilu lalu sebanyak 1356 TPS.
Terpisah, Pj Bupati Polman, Ilham Borahima yang dikonfirmasi oleh celebesnews menjelaskan secara singkat terkait pengadaan seragam Linmas tersebut belum terdapat potensi kerugian negara yang terjadi. ( Laporan : ical )
