Nahhh, BPK Bongkar Temuan Rp 1,2 Miliar Belanja BBM Dinas Lingkungan Hidup Bulukumba Tidak Didukung Bukti Memadai

0
2656

MAKASSAR — Nah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar temuan Belanja Bahan Bakar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Tidak Didukung dengan Bukti yang Memadai Sebesar Rp 1,2 miliar lebih pada tahun 2022.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada TA 2022 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 356.320.738.748,00 dengan realisasi sebesar Rp 302.352.451.730,88 atau 84,85%.

Dari total realisasi tersebut terdapat realisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 1.359.036.700,00. Belanja tersebut diantaranya untuk kebutuhan pembelian BBM kendaraan pengelolaan persampahan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan sebesar Rp 1.350.769.050,00 dan Belanja BBM kendaraan operasional Kepala Dinas sebesar Rp 8.267.650,00

Pada TA 2022 DLHK melakukan kerjasama dengan SPBU Dato Tiro dalam hal penyediaan BBM untuk kendaraan pengangkut sampah dan kendaraan operasional Kepala Dinas sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor 242/SPKS/DLHK/I/2022 tanggal 12 Januari 2022. Berdasarkan isi perjanjian kerja sama disebutkan beberapa klausul sebagai berikut ini

Pihak SPBU bersedia menyediakan BBM jenis Pertalite dan Solar untuk keperluan operasional kendaraan pengangkut sampah dan kendaraan Kepala Dinas dan Pihak SPBU akan menerbitkan rekapitulasi pengambilan BBM per jenis kendaraan setiap bulan selama satu tahun berdasarkan kartu kontrol pengambilan BBM pada SPBU Dato Tiro

Pihak DLHK berkewajiban untuk membayar jumlah pengambilan BBM setiap bulan selama satu tahun kepada SPBU berdasarkan Berita Acara Rekon Pengambilan BBM yang dibuktikan dengan Kartu Kontrol Pengambilan BBM setiap kendaraan operasional pada SPBU Dato Tiro dan Pihak DLHK dan SPBU sepakat dalam pembayaran atas penyediaan BBM setiap bulannya akan ditransfer ke rekening a.n. AM (Manajer SPBU Dato Tiro).

Hasil wawancara BPK dengan PPTK, Kasubag TU UPT Kebersihan, dan Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa pertanggungjawaban belanja BBM operator kendaraan sampah seharusnya menggunakan kupon yang telah diverifikasi oleh SPBU Dato Tiro.

Namun kupon tersebut dicetak dan distempel sendiri oleh DLHK tanpa melalui verifikasi SPBU Dato Tiro. Pembelian BBM tidak dilampiri bukti pembelian BBM atau struk dari SPBU yang diterima oleh operator kendaraan pengangkut sampah.

Hasil konfirmasi BPK kepada operator kendaraan pengangkut sampah diketahui bahwa pembelian BBM menggunakan uang pribadi operator dan pembelian tidak hanya dilakukan di SPBU Dato Tiro, tetapi juga dilakukan di SPBU Ratulangi, Labuang Korong, dan Jalanjang. Admin dan manajer SPBU menjelaskan tidak terdapat rekonsiliasi pengambilan BBM yang dilakukan dengan DLHK. Selain itu juga tidak pernah dilakukan pencatatan rekapitulasi berupa kartu kontrol atas pengambilan BBM oleh operator kendaraan persampahan dan kendaraan dinas lainnya yang dimiliki DLHK. Pembayaran BBM yang diterima pada rekening yang bersangkutan setiap bulannya ditarik tunai oleh yang bersangkutan bersama dengan staf dari DLHK. Uang tersebut kemudian dibawa oleh staf DLHK untuk diberikan kepada masing-masing operator kendaraan pengangkut sampah.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban untuk kegiatan pengelolaan persampahan diketahui terdapat pembelian BBM sebesar Rp 1.249.922.100,00 di SPBU Dato Tiro

Hasil wawancara BPK lebih lanjut kepada Kepala DLHK menyebutkan bahwa belum pernah dilakukan pengujian selama TA 2022 atas perhitungan alokasi kebutuhan BBM untuk satu kali bongkar muat per masing-masing kendaraan pengangkut sampah.

Atas kondisi di atas tidak dapat diketahui jumlah riil pemakaian BBM dari masing-masing operator dan tidak adanya bukti pembelian dari pihak ketiga dhi. SPBU untuk memastikan pembelian BBM memang benar dilakukan.

Selain itu, terdapat dokumen pertanggungjawaban belanja BBM Kepala DLHK meliputi kupon dan kartu kontrol pengambilan BBM yang ditandatangani oleh pihak SPBU Dato Tiro. PPTK menjelaskan bahwa pertanggungjawaban belanja BBM Kepala DLHK diserahkan kepada UPT Kebersihan yang juga melaksanakan pembelian BBM untuk kendaraan operasional pengangkut sampah dimana kegiatan pembelian BBM Kepala DLHK sudah termasuk dalam Perjanjian Kerja Sama antara DLHK dengan SPBU Dato Tiro.

Hasil konfirmasi BPK kepada Kasubag TU UPT Kebersihan diketahui tidak terdapat bukti struk pembelian BBM dari Kepala DLHK melainkan hanya penyampaian secara lisan perihal tanggal pembelian BBM.

Mekanisme belanja BBM Kepala DLHK menggunakan Ganti Uang (GU) dimana staf pada UPT Kebersihan melakukan tarik tunai bersama dengan manajer SPBU Dato Tiro. Selanjutnya uang tunai tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas tanpa tanda terima.

Hasil konfirmasi BPK dengan Kepala DLHK menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar menerima uang tunai pengganti BBM mobil operasional dan tidak pernah menyerahkan bukti struk pembelian dari SPBU karena mengikuti mekanisme pertanggungjawaban kendaraan operasional pengangkut sampah.

Hasil pemeriksaan terhadap tugas pokok dan fungsi terkait pertanggungjawaban belanja masih terdapat kelemahan pengendalian internal antara lain Kepala DLHK dalam melaksanakan pengujian tidak dilakukan secara teliti atas kelengkapan dokumen tagihan pembayaran belanja, PPTK dalam melaporkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, PPTK tidak teliti dalam melakukan verifikasi bukti, dan Bendahara Pengeluaran tidak meneliti kelengkapan dokumen pembayaran BBM

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja Bahan Bakar Minyak tidak diyakini kewajarannya.

Kondisi tersebut disebabkan Kepala DLHK tidak melaksanakan pengujian atas tagihan pembayaran belanja BBM, PPTK tidak melaporkan bukti pertanggungjawaban belanja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak cermat dalam melakukan verifikasi bukti dokumen pertanggungjawaban serta Bendahara Pengeluaran DLHK tidak meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari, S,STP, M.Si yang dikonfirmasi oleh celebesnews menjelaskan, telah membuat surat pernyataan bahwa kedepan akan melakukan perbaikan administrasi lebih cermat dan teliti serta melengkapi bukti pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, berdasar temuan BPK tersebut, dimana pertanggungjawaban BBM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba tidak didukung bukti yang memadai sebesar Rp 1.258.189.750, maka Bupati Bulukuma memerintahkan untuk melaksanakan pengujian atas tagihan pembayaran BBM seuai SPT No 800/38/TL/TDA/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, dimana hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh PPTK dengan melakukan pengujian yang didampingi langsung oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan selama lima hari, 20-24 Juni 2023, sesuai berita acara hasil pengujian BBM Randis Operasional Persampahan No.660.1/760/DLHK/VI/2023 tanggal 24 Juni 2024.

Lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti dokumen pertanggungjawaban serta meneliti hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti degan surat pernyataan pejabat penatausahaan keuangan.

Selanjutnya laporan hasil pemeriksaan no. 7004/VIII/tda/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan khusus atas pertanggungjawaban belanja BBM untuk kendaraan persampahan dan kendaraan operasional pada tahun 2022 yang tidak diyakini kewajarannya, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 diberikan surat perintah untuk mengembalikan dana penggunaan BBM yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 14.171.650, dan pada masa yang akan datang apabila melakukan kerjasama dengan pihak ketiga agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian kerjasama.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada bulan April 2023, maka pertanggungjawaban belanja BBM sudah mengikuti arahan dari tim pemeriksa tetapi nanti pada Bulan Mei 2023 kami bisa bekerjasama dengan SPBU Bintarore dan SPBU Kirasa dan itu yang kami laksanakan sampai sekarang dimana diperbaharui setiap tahunnya,”ujar kepala dinas. (Liputan : Tim Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here