MAKASSAR — LSM di Makassar meminta aparat penegak hukum mengendus dan melakukan lidik anggaran perjalanan dinas pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar tahun 2022 menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi menimbulkan terjadinya indikasi kerugian negara.
“Kami minta anggaran perjalan dinas pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar tahun 2022 diusut tuntas. Temuan BPK itu bisa menjadi pintu aparat penegak hukum melakukan penyelidikan,”kata Ikhsan, salah satu pegiat antikorupsi Makassar kepada celebesnews.co.id pada, Senin (27/5/2024).
Oleh karena itu, ia berharap, dengan adanya temuan ini agar segera diusut oleh Kejaksaan maupun kepolisian mengingat adanya indikasi kerugian negara yang ditimbulkan terbilang cukup besar.
Tidak ada alasan bagi kejaksaan maupun kepolisian untuk tidak menyidik temuan BPK ini. Meskipun tidak ada aduan kasus korupsi didalamnya namun itu harus ditindaklanjuti, sebab bukan delik aduan.
Memang, dalam hasil audit BPK hanya bersifat formal dan tidak menunjukan secara jelas, siapa saja yang melakukan pemborosan dan kerugian negara. Namun, hal itu tidak mengurangi masalah tersebut untuk diusut secara hukum.
“Kami tegaskan akan mengawal masalah ini, dan terbuka peluang kami akan tindaklanjuti masuk ke proses hukum atas adanya indikasi penyimpangan dan dugaan kerugian negara yang terjadi,”ungkapnya.
Terpisah Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar berusaha dikonformasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
