MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi penyimpangan Pengendalian Pengelolaan Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tidak sesuai ketentuan tahun 2022.
Pemerintah Kabupaten Pinrang menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp 22.044.585.255,50 dalam Neraca per 31 Desember 2022. Jumlah yang tersaji meningkat sebesar Rp10.541.576.420,86 atau 91,64% dibandingkan saldo persediaan dalam Neraca TA 2021 sebesar Rp11.503.008.834,64. Salah satu jenis persediaan adalah Alat Tulis Kantor dengan saldo sebesar Rp371.611.862,00.
Hasil pemeriksaan dokumen penatausahaan persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa saldo persediaan ATK sebesar Rp 261.200.800,00 dan Bahan Cetak sebesar Rp 122.053.397,00. Penyajian saldo persediaan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Pinrang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada hasil pelaksanaan stock opname yang dilakukan oleh Inspektorat. Hasil pemeriksaan atas dokumen mutasi persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan terdapat jumlah persediaan yang tidak sesuai dengan saldo pada buku mutasi persediaan milik SKPD
Selisih barang tersebut berada di Bagian Pencetakan KTP Elektronik yang melakukan pengambilan namun tidak diikuti dengan pencatatan pada Buku Mutasi Persediaan milik Pengurus Barang. Dari pemeriksaan atas pengendalian persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Andi Askari, S.Pd., M.Si kepada celebesnews menjelaskan, kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih teliti dalam melakukan kontrol atas pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah dan menginstruksikan Pengurus Barang lebih tertib dalam melakukan pencatatan barang persediaan secara Real time dan melakukan Stock opname persediaan secara berkala serta Kepala Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil untuk menyediakan ruang khusus penyimpanan barang persediaan.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, pihaknya telah menindaklanjuti secara keseluruhan dengan melakukan langkah tindak lanjut sebagai berikut Membuat Surat Pernyataan Kepala Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang, Nomor : 471/307/ DUKCAPIL/2023 tanggal 26 Mei 2023 bahwa akan lebih teliti dalam melakukan kontrol atas pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, Membuat Surat Instruksi Kepala Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang kepada Pengurus Barang Dinas DUKCAPIL Nomor 471/303/DUKCAPIL/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan membuat Kartu Barang, Laporan mutasi persediaan bulanan, dan Berita acara Stock Opname persediaan sesuai yang dimaksud pada hasil Pemeriksaan BPK RI; dan c.Menyediakan ruang khusus penyimpanan barang persediaan ( sesuai Surat Kepala Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang Nomor : 471/306/ DUKCAPIL/2023 tanggal 26 Mei 2023 bahwa telah disiapkan ruang khusus untuk penyimpanan barang persediaan dengan melampirkan foto Ruang Khusus Penyimpanan Barang Persediaan).
3.Dokumen tindaklanjut yang telah dibuat (Sesuai yang tercantum pada point 2) telah disampaikan kepada BPK RI pada kegiatan Pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI semester I Tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dengan hasil pembahasan yaitu bahwa Ketiga rekomendasi telah ditidaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan status tindak lanjut “Sesuai”, yang juga dapat diartikan bahwa tindaklanjut selesai/langkah tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai yang dimaksud pada rekomendasi tersebut. (Terlampir status tindak lanjut rekomendasi BPK pada Aplikasi SIPTL BPK RI). ( Laporan : Yunar )
