MAKASSAR — Menuju pemerintahan yang bersih dan baik, tidak hanya dilihat dari aksi pemerintah saja di lapangan dalam pembangunan. Tapi, juga menilik sejauh mana proses perencanaan dalam dokumen wajib pemerintah, misalnya RPJM dan RKP sesuai dengan aturan yang ada.
Nah, dokumen perencanaan yang baik dan benar sesuai kaidah dan regulasi menjadi salah satu syarat terwujudnya good government. Tanpa hal itu, maka sebaik apapun aksi pemerintah dalam pembangunan akan bertabrakan dengan aturan yang ada serta menimbulkan persoalan administrasi yang akan merembet pada ranah hukum.
Inilah yang kemudian menjadi sorotan dari sejumlah aktivis dan pegiat antikorupsi terkait temuan kesalahan penganggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep tahun 2022.
Aktivis LSM antikorupsi Sulawesi Selatan, Mulyadi SH kepada celebesnews.co.id pada, Kamis (1/2/2024) mengungkapkan, temuan kesalahan penganggaran ini menunjukan terjadinya indikasi kekeliruan dalam penganggaran yang berdampak terhadap persoalan administrasi hingga bisa saja merembet pada ranah hukum.
Selain itu, kata Mulyadi, akibat kesalahan penganggaran ini akan mempengaruhi kualitas keandalan neraca keuangan.
“Bagaimana neraca keuangan itu mau bagus kalau di awal perencanaan dan anggaran tidak sesuai kaidah dan aturan yang berlaku, alias adanya anggaran yang salah kamar,” pungkas nya.
Semestinya, kata dia, setiap SKPD cermat menyusun anggarannya. Tidak ada lagi ‘salah kamar’, belanja modal dialokasikan pada belanja barang dan jasa, atau sebaliknya. Setiap SKPD diminta agar mempedomani aturan yang benar menurut BPK.
“Kami minta Kejaksaan masuk cermati temuan kesalahan penganggaran ini, atau anggaran ‘salah kamar’ ini, agar tidak terus terulang dan mengusut adanya indikasi potensi penyimpangan administrasi yang bisa merembet ke ranah hukum. Kami pastikan akan terus mengawal temuan BPK ini pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep tahun 2022,”ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep yang dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi terkait tindak lanjut temuan BPK ini sejak pekan lalu, hingga berita ini diturunkan masih belum memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
