MAKASSAR —- Aktivis LSM Antikorupsi meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengaudit khusus anggaran proyek renovasi gedung mess kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai type madya pabean 8 Makassar yang dikerjakan saat ini di jl Hati Mulia Makassar. Tujuannya, adalah untuk memastikan agar tidak terjadi dugaan pemborosan anggaran pada proyek tersebut.
“Kamii meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus anggaran proyek tersebut untuk memastikan agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” kata Mulyadi SH, salah satu aktivis LSM antikorupsi di Makassar kepada celebesnews.co.id pada, Selasa (3/10/2023).
Selain itu, kata Mulyadi, ia meminta kejaksaan untuk mengusut adanya sejumlah item kegatan pekerjaan dalam rancangan anggaran belanja yang diduga terindikasi kemahalan dan berpotensi menimbulkan terjadinya pemborosan.
“Coba telisik dalam rancangan anggaran belanja kegiatan proyek tersebut, sejumlah anggaran kegiatan patut dipertanyakan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk penyidik di kejaksaan mengusut dan melakukan audit khusus pagu anggaran yang ada,”ujarnya.
Dikatakan Mulyadi, meski saat ini proyek tersebut tengah berjalan, bukan berarti kejaksaan tidak masuk melakukan pemeriksaan. “Karena dorongan kami adalah mengusut anggaran proyek ini yang dudga terindikasi berpotensi terjadinya pemborosan anggaran negara,”ungkapnya.
Terpisah, Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi tidak memberikan tanggapan dan jawaban sampai berita ini diturunkan. (cn)
