MAKASSAR — Kinerja Pemda kabupaten Majene, Sulawesi Barat dalam mengelola APBN dipertanyakan. Pasalnya, pengelolaan kucuran anggaran pusat melalui APBN ke daerah ini telah menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pegiat dan aktivis antikorupsi.
Buntut kisruh keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru pada tahun 2022, membuat para pegiat dan aktivis antikorupsi ramai-ramai menyoroti pengelolaan anggaran APBN yang diberikan oleh pusat ke daerah tersebut. Lantas ada apa, postur belanja anggaran APBN yang telah diatur dalam satu tahun anggaran belanja tersebut, justru di Kabupaten Majene menuai sorotan dan kritikan karena diduga tidak berjalan tertib.
Pembayaran tunjagan sertifikasi guru pada tahun 2022 yang seharusnya terbayarkan penuh pada akhir Desember lalu, justru menyeberang tahun menjadi indikasi adanya dugaan persoalan pengelolaan keuangan yang patut dipertanyakan dan perlu monitoring, termasuk oleh semua elemen masyarakat.
Demikian hal tersebut kembali disampaikan oleh Aktivis Koalisi LSM Antikorupsi, Mulyadi SH, kepada celebesnews.co.id pada, Jumat (6/1/2023) malam.
Lebih lanjut disampaikan oleh Mulyadi, Pemda Majene harus mengungkapkan secara transparan masalah yang dihadapi hingga hak para tenaga pengajar tidak terbayarkan penuh pada akhir Desember 2022.
“Apakah masalah ini ada pada pemerintah pusat atau memang pengaturan pengelolaan keuangan lewat kucuran APBN yang bermasalah? Hal tersebut yang harus dijelaskan oleh pemerintah daerah kepada publik supaya transparan,” kata Mulyadi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene yang dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id melalui pesan WhattsApp terkait adanya dugaan pemotongan pembayaran tunjangan sertifikasi guru hanya memberi jawaban singkat “Saya konfirmasi dulu ke BKAD, apa betul ada pemotongan,”.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Majene, H. Ardiansyah, S. STP menjelaskan tidak ada pemotongan tunjangan sertifikasi guru, hanya terjadi keterlambatan pembayaran hingga menyeberang ke awal tahun 2023.
Meski begitu, keterlambatan satu bulan yang belum diterima oleh para guru tersebut, akan dibayarkan dalam pekan ini.
Selain itu, adanya keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini karena memang anggaran APBN yang turun tidak begitu cepat, sehingga dinilai turut berdampak dan mengalami keterlambatan termasuk untuk pembayaran tunjangan sertifikasi para guru.
“Kami kira tidak ada masalah, karena dalam pekan ini akan dibayarkan sisa satu bulan yang belum terbayarkan pada tahun 2022 tersebut,”terangnya. (cn)
