MAKASSAR — LSM Antikorupsi Gerakan Rakyat Miskin meminta Krimsus Polda Sulsel segera melakukan pemeriksaan terhadap Oknum Pejabat maupun pihak Kontraktor terkait adanya dugaan bagi-bagi proyek Penunjukan Langsung (PL) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba.
Pada tahun 2021, beberapa kontraktor mendapatkan paket pekerjaan proyek penunjukan langsung dalam satu tahun berjalan dengan perusahaan yang sama. Indikasi adanya dugaan bagi-bagi proyek atau monopoli patut diusut pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba.
Aktivis Ketua Umum LSM Gerarakan Rakyat Miskin Sulawesi Selatan, Muhammad Tawakkal kepada celebesnews.co.id pada, Senin (2/1/2022) meminta Krimsus Polda Sulawesi Selatan agar menyelidiki proyek penunjukan langsung pada Dinas Pendidikan Bulukumba dan segera memeriksa sejumlah kontraktor terkait adanya dugaan bagi-bagi proyek atau monopoli pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada instansi tersebut.
Menurut Tawakkal, indikasi adanya dugaan bagi-bagi proyek tersebut menyusul adanya beberapa perusahaan penyedia jasa yang mengerjakan sampai lima paket pekerjaan dalam satu tahun berjalan. “Nah, siapa pemilik perusahaan-perusahaan tersebut, kok sampai bisa mendapatkan lima paket proyek penunjukan langsung dari Dinas Pendidikan dalam satu tahun. Kami harapkan Krimsus mengusut ini dan segera memanggil semua rekanan kontraktor tersebut,”ungkapnya.
Demikian pula, kata Tawakkal, dengan kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen harus diperiksa terkait adanya dugaan bagi-bagi proyek penunjukan langsung tersebut. “Ada apa kok perusahaan tersebut terus-terus diberi pekerjaan paket pengadaan barang dan jasa, patut diusut,”tandasnya.
Terpisah, kepala dinas pendidikan Kabupaten Bulukumba berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews.co.id secara resmi melalui surat permintaan konfirmsai dan klarifikasi tidak memberikan jawaban dan tanggapan. (cn)
