MAKASSAR — Nah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pengadaan alat kedokteran dan Kesehatan (Alkes) pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare tanpa melalui E-Katalog sehingga berpotensi melanggar aturan pengangaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
Hasil pemeriksaan BPK atas dokumen pertanggungjawaban belanja alat kedokteran dan kesehatan pada RS dr. Hasri Ainun Habibie diketahui terdapat pengadaan alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp517.464.080,00 melalui pengadaan langsung tanpa e-purchasing kepada satu penyedia yaitu PT KAS.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan menunjukkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh PPTK tidak didasarkan dengan perhitungan yang memadai dan hasil survei harga ke beberapa penyedia. Selain itu, dalam HPS tersebut tidak disebutkan spesifikasi barang.
Kondisi tersebut disebabkan oleh Direktur RS dr. Hasri Ainun Habibie selaku PA kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan PPTK yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan spesifikasi teknis.
Merespon temuan BPK tersebut, Ketua Umum Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi kepada celebesnews.co.id pada, Senin (11/3/2024) mendorong temuan ini menjadi atensi aparat penegak hukum.
“Temuan ini bisa menjadi konsumsi APH, unsur pelanggaran dan dugaan perbuatan melawan hukumnya sangat jelas. Temuan ini bisa menjadi pintu masuk APH melakukan penyelidikan dan penyidikan,”ujarnya.
Temuan ini, kata dia, sekaligus merupakan undangan bagi APH untuk mengusut paket pengadaan ini dan memerika semua pihak-pihak terkait. “Kami akan coba monitoring juga tindaklanjut temuan ini, terbuka peluang CCW akan menindaklanjuti ke APH, namun dengan munculnya informasi ini akan mendapat atensi dari APH,”tuturnya.
Terpisah, Direktur Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews melalui surat permintaan konfirmasi sejak pekan lalu hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. (cn)
