HomeBerita UtamaDisoal LSM LIRA, Dugaan Rekayasa Anggaran Bimtek Dinas Pendidikan Bantaeng Rp3,4 Miliar...

Disoal LSM LIRA, Dugaan Rekayasa Anggaran Bimtek Dinas Pendidikan Bantaeng Rp3,4 Miliar Terbongkar, Proposal Pihak Ketiga Ditelan Bulat-Bulat, Disulap Jadi Anggaran Negara

Korwil LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain

BANTAENG — Sektor pendidikan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, diguncang dugaan skandal keuangan yang masif. Alih-alih mendongkrak kualitas pengelolaan dana pendidikan, proyek Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bantaeng justru berdasarkan temuan BPK, dapat menjadi celah penyelewengan anggaran yang terstruktur.

Berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2025, Disdikbud Bantaeng menggelontorkan dana fantastis mencapai Rp3.487.500.000,00 untuk kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi, dan diklat tersebut. Namun, penelusuran mendalam terhadap dokumen audit BPK mengungkap bentangan indikasi rekayasa anggaran (budget engineering) serta potensi kerugian keuangan negara yang ditaksir menembus angka Rp2,4 miliar.

Jejak dugaan penyimpangan ini terdeteksi sejak tahap perencanaan yang cacat prosedur. Temuan auditor BPK membeberkan bahwa pagu anggaran Bimtek ditetapkan berdasarkan biaya kontribusi sebesar Rp4.500.000,00 per peserta.

Angka tersebut ternyata bukan hasil kalkulasi analisis kebutuhan riil (needs assessment) internal Disdikbud Bantaeng, melainkan murni menjiplak nominal dari proposal penawaran sepihak yang diajukan oleh Lembaga LFMPD tertanggal 16 Desember 2024 sebagai pelaksana kegiatan Bimtek tersebut.

Lebih jauh, nilai tarif kontribusi per peserta itu diselipkan dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Ironisnya, penginputan dilakukan mendahului penetapan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan (SHS). Langkah ini diduga kuat menjadi jalan pintas untuk melobi legitimasi anggaran tanpa payung hukum yang sah.

Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Disdikbud Bantaeng dalam proyek ini menuai sorotan tajam. PPK diduga kuat melumpuhkan fungsi reviu serta analisis kewajaran harga (owner’s estimate atau HPS) terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari vendor.

Indikasi permufakatan jahat kian benderang tatkala Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diterbitkan Disdikbud Bantaeng terbukti merupakan hasil copy-paste (salinan mentah) dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sejak awal bersumber dari proposal LFMPD. Alih-alih menguji kewajaran, pihak dinas justru menelan mentah-mentah proposal pihak ketiga sebelum kontrak resmi diteken.

Kendati sarat kejanggalan administratif dan hukum, proyek ini tetap dieksekusi pada 14–28 Februari 2025 melalui skema Swakelola Tipe III. Kerjasama tersebut dikukuhkan melalui Perjanjian Kontrak Nomor: 008.2.1/14/DISDIKBUD dan Nomor: 0080/LFMPD/MOU/II/2025 tertanggal 10 Februari 2025. Seluruh nilai kontrak senilai Rp3,48 miliar pun telah dicairkan lunas 100 persen.

Dikonfirmasi terpisah Sekretaris Pendidikan Kabupaten Bantaeng, Hj. Sri Wahyuni Gani—atas nama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas—memberikan penjelasan. Menurutnya, penunjukan Lembaga Fasilitas Manajemen Pemerintah Daerah (LFMPD) sebagai pelaksana Swakelola Tipe III didasarkan pada mekanisme koordinasi, pendampingan, dan seleksi melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa, yang diawali permohonan pendampingan oleh Kepala Disdikbud Bantaeng.

Terkait komponen Bimtek Rp4,5 juta per peserta, pihak dinas mengklaim bahwa usulan tersebut merujuk pada tiga komponen harga pembanding pada Desember 2024 yang telah masuk ke dalam SIPD, sehingga dinilai tepat sesuai petunjuk bidang aset. Pihaknya berdalih tidak mendapatkan informasi bahwa komponen Bimtek tersebut ternyata belum masuk di dalam Perbup SHS.

Selain itu, pihak Disdikbud mengklaim PPK telah melakukan reviu dan verifikasi berupa perbandingan tiga proposal yang masuk sebelum menghasilkan proposal LFMPD sebagai acuan penganggaran. Mengenai pengelolaan keuangan, pihak dinas berargumen bahwa skema Swakelola Tipe III mengharuskan pembayaran langsung ke rekening pelaksana, sehingga tanggung jawab penuh atas penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban berada di tangan lembaga pelaksana swakelola.

Alibi birokrasi tersebut mentah di mata pegiat antikorupsi. Koordinator Wilayah (Korwil) LSM LIRA Sulawesi Selatan, Ahmad Zulkarnain, menegaskan bahwa pola dugaan penyelewengan ini telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang kasatmata.

“Temuan selisih pembayaran riil senilai Rp2,4 miliar dari total kontrak Rp3,4 miliar ini bukan lagi sekadar kelemahan administratif, melainkan indikasi kuat tindak pidana korupsi yang masif dan terstruktur,” tegas Ahmad Zulkarnain kepada Celebesnews pada, Selasa (16/11/2026).

Pihaknya mendesak aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel, untuk bergerak cepat mengusut tuntas aliran dana negara tersebut. “Kami mendesak agar segera memanggil dan memeriksa Pengguna Anggaran, PPK Disdikbud Bantaeng, serta Direktur LFMPD,” pungkasnya. (Liputan Khusus: Redaksi Celebesnews)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments