HomeBerita UtamaMenelisik Proyek Pemeliharaan Rutan Kelas IIB Sengkang 2026, Tiga Paket Pengadaan Langsung...

Menelisik Proyek Pemeliharaan Rutan Kelas IIB Sengkang 2026, Tiga Paket Pengadaan Langsung Dipertanyakan, CCW Desak Ditjen Pas Audit Total

SENGKANG — Praktek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, sorotan tertuju pada pelaksanaan 3 (tiga) paket kegiatan Pengadaan Langsung pemeliharaan gedung dan bangunan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sengkang Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan temuan data dan dokumen pengadaan yang berhasil dihimpun redaksi, total anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan fisik tersebut menembus angka ratusan juta rupiah melalui skema Pengadaan Langsung. Namun, muncul sejumlah pertanyakan mendasar terkait kesesuaian volume fisik, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga mekanisme penunjukan rekanan penyedia jasa.

Berdasarkan rincian dokumen pengadaan yang didapatkan, terdapat tiga proyek pemeliharaan yang dilaksanakan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sengkang pada Tahun Anggaran 2026 ini.

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat Tahap 1 meliputi olume Pekerjaan Total Pagu Anggaran Rp198.713.000, Pemeliharaan Halaman Gedung dan Bangunan Total Pagu Anggaran Rp194.189.000 serta Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat total Pagu Anggaran Rp112.250.000.

Sementara itu, Direktur Lembaga Anti Korupsi Celebes Corruption Watch (CCW), Masryadi, angkat bicara secara tegas.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (13/11/2026) siang, Masryadi mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) untuk tidak tinggal diam dan segera menerjunkan tim inspektorat guna melakukan audit investigatif menyeluruh.

“Kami meminta Ditjen Pas segera turun melakukan audit menyeluruh terkait anggaran kegiatan pemeliharaan di Rutan Kelas IIB Sengkang tersebut. Jangan sampai skema pengadaan langsung ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memecah paket pekerjaan demi menghindari proses lelang/tender maupun melalui e-catgalog yang transparan,” ujar Masryadi kepada Celebesnews.

CCW juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan untuk meneruskan berkas aduan ke aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum maupun potensi kerugian keuangan negara pada proyek pemeliharaan tersebut.

Terpisah, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sengkang, Oki Setiawan, A.Md. IP., S.H., M.Si menjelaskan Terkait paket pekerjaan dimaksud, bahwa kegiatan tersebut terbagi dalam tiga tahapan pekerjaan, dengan metode Pengadaan Langsung, yang
masing-masing memiliki nilai di bawah Rp 200.000.000,00. Hal ini di lakukan berdasarkan
pembagian tahapan anggaran yang telah direncanakan sejak awal dalam Rencana Umum
Pengadaan (RUP), Rencana Penarikan Dana (RPD), dan target realisasi anggaran per
triwulan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Terkait rincian analisa harga satuan pekerjaan (AHSP), penyusunannya
didasarkan pada Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Keuangan, serta mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai
ketentuan yang berlaku. Komponen pemel iharaan yang termasuk dalam Pemel iharaan
Gedung dan Bangunan tidak bertingkat, halaman Gedung dan bangunan serta
Pemel iharaan Gedung dan Bangunan bertingkat mel iputi renovasi ruang pendidikan,
ruang tahanan wanita plus sekat pembatas, ruang besukan, Poliklinik, tembok pagar,
selasar, renovasi gedung bertingkat, perbaikan lantai, sekat antar ruangan, dan renovasi
pagar dan paving blok, parkiran, rangka gedung dan tampilan depan rutan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, Rutan Sengkang mengutamakan Perusahaan/Pengusaha Lokal sebagai wujud pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha serta meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha keci l (UMK), dan koperasi . Untuk itu, Paket Pekerjaan tersebut di laksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, dalam hal ini Pelaksana Pekerjaan yaitu CV. ASRI SEJAHTERA ABADI yang berlokasi di Kabupaten Wajo. Perusahaan tersebut sudah terdaftar dan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Skema pengawasan lapangan di lakukan dengan menentukan titik pekerjaan yang sebelumnya belum sampai pada tahapan pemeliharaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dengan tahun sebelumnya.

Terkait transparansi dan kuaitas pekerjaan, seluruh paket pekerjaan telah selesai
di laksanakan dengan pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai ketentuan
dalam perjanjian kerja. Adapun Informasi perencanaan pengadaan dapat diakses publik
melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). ( Liputan Khusus: Redaksi__Celeebsnews )

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments