SELAYAR — Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Kepulauan Selayar ternyata belum menjamin kebersihan pengelolaan keuangan hingga ke tingkat paling bawah. Hal ini ditegaskan Lembaga Antikorupsi Celebes Corruption Watch (SCW) merespons temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali menyoroti penyimpangan di tingkat kecamatan.
Kali ini yang menjadi sorotan tajam adalah Kecamatan Bontomanai. Dalam hasil pemeriksaan pada tahun 2024, BPK menemukan sejumlah ketidakberesan mencakup belanja operasional kantor, serta anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak valid, bukti pertanggungjawaban lemah, dan melenceng dari aturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
CCW menilai, temuan ini menjadi tamparan keras sekaligus pertanyaan besar bagi Bupati Selayar. Pasalnya, jika di tingkat kecamatan saja masih banyak celah kebocoran dan ketidakpatuhan prosedur, maka predikat WTP yang kerap dibanggakan itu terasa tidak mencerminkan kondisi pengawasan yang utuh dan menyeluruh.
“Bertabur predikat WTP, tapi justru temuan bermasalah bermunculan dari tingkat kecamatan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian serius Bupati. Bagaimana mungkin laporan keuangan dinilai wajar, sementara di Bontomanai saja belanja operasional dan perjalanan dinas terbongkar tidak memiliki dasar yang sah dan benar?” tegas Ketua Umum CCW, Masryadi pada, Rabu (29/7/2026) di Makassar.
Lebih lanjut, SCW mempertanyakan fungsi pengawasan internal yang seharusnya berjalan berjenjang mulai dari camat hingga inspektorat daerah. Pihaknya menduga adanya kelalaian atau lemahnya pengawasan yang memungkinkan anggaran negara berjalan tanpa kendali yang ketat.
“Belanja operasional dan perjalanan dinas adalah pos yang paling rawan jika tidak diawasi dengan ketat. Jika di Bontomanai sudah terbukti ada yang tidak beres, kami minta Bupati jangan diam saja. Segera perintahkan inspektorat turun melakukan audit total ke seluruh kecamatan di Selayar, jangan hanya pada satu titik saja,” tegasnya.
CCW juga mendesak aparat penegak hukum untuk turut menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang, dugaan pemalsuan dokumen, hingga kerugian negara, maka pihak yang bertanggung jawab baik pejabat saat ini maupun yang lama harus diproses hukum tanpa pandang bulu.
“Jangan biarkan temuan ini hanya menjadi catatan di kertas audit. WTP bukan tameng untuk menutupi ketidakberesan yang terjadi di lapisan paling bawah. Kami tunggu langkah nyata Bupati Selayar untuk membersihkan pengelolaan keuangan daerahnya,” pungkas CCW.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kecamatan Bontomanai maupun Pemerintah Kabupaten Selayar terkait temuan dugaan penyimpangan ini. Publik pun kini menanti langkah nyata dari bupati dan Kejaksaan maupun kepolisian untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. ( Liputan Khusus : Redaksi Celebesnews )
